Pansus RPJMD Sumbar Intensifkan Pembahasan Arah Pembangunan 2025--2029

PADANG, binews.id -- Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025--2029 kembali menggelar rapat kerja lanjutan, Kamis (26/6), bertempat di gedung DPRD Sumbar, Padang.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pembahasan Pansus RPJMD, Indra Catri, dihadiri oleh berbagai mitra kerja, termasuk lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pembahasan serta menyelaraskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam keterangannya, Indra Catri menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD harus dilakukan secara komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

"RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan. Jadi harus benar-benar memastikan dokumen ini menyentuh kebutuhan masyarakat, realistis dalam pendanaan, dan mampu membawa Sumbar lebih mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pansus terus mengadakan pembahasan strategis yang diarahkan pada upaya menjawab tantangan pembangunan daerah serta menyesuaikan dinamika kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pendapatan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa RPJMD 2025--2029 benar-benar implementatif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan Sumatera Barat," tambahnya.

Dalam rangka penyempurnaan materi dan pendekatan perencanaan, Pansus RPJMD juga melakukan studi banding ke beberapa provinsi lain. Kunjungan tersebut difokuskan pada pendalaman sejumlah isu penting, seperti perumusan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, program prioritas daerah, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dampak kebijakan pusat terkait opsen pajak dan pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota, yang dinilai berpotensi mengurangi kapasitas fiskal provinsi.

Pansus turut mendalami perencanaan alternatif dalam menghadapi tekanan fiskal, serta bagaimana menjaga konsistensi antara perencanaan program, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, penyelarasan antara RPJMD provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota juga menjadi fokus penting. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan di Sumbar bersifat saling menopang, tidak tumpang tindih, dan berjalan secara terstruktur.

Indra Catri menambahkan, sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian penting dalam RPJMD yang tengah disusun. BUMD diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru bagi Sumatera Barat dalam lima tahun ke depan.

Penulis: Imel
Editor: Imel