Wakil Ketua DPRD Sumbar Kecam Perusakan Rumah Doa di Padang

PADANG, binews.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, mengecam keras aksi perusakan rumah doa umat Kristen yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Minggu (27/7). Ia menyebut tindakan anarkis tersebut berpotensi mencoreng citra Kota Padang sebagai kota yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama.

"Kejadian ini sangat disayangkan dan mencederai semangat kebersamaan yang telah lama terjalin di tengah masyarakat kita," ujar Nanda saat diwawancarai pada Senin (28/7).

Politisi muda itu menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap para pelaku. Ia menyerukan agar tindakan hukum ditegakkan demi mencegah peristiwa serupa di masa mendatang.

"Kita minta aparat menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis ini, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," tegasnya.

Nanda mengungkapkan bahwa sesaat setelah insiden terjadi, ia langsung menerima laporan dari Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumbar. Sebagai tindak lanjut, ia segera berkomunikasi dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk mendorong langkah-langkah penyelesaian yang cepat dan tepat.

Menurut Nanda, Kota Padang merupakan kota heterogen dengan masyarakat yang cinta damai. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk menjadikan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan setiap perbedaan.

"Kalau ada perbedaan pandangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai, bicarakanlah dengan baik. Jangan main hakim sendiri. Ini semata hanya persoalan komunikasi yang bisa diselesaikan tanpa kekerasan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kajian hukum yang menyeluruh agar tidak terjadi kesimpulan prematur yang justru memperkeruh keadaan. Nanda mengingatkan bahwa agama yang diserang dalam insiden ini adalah agama yang sah dan diakui oleh negara, sehingga setiap umat berhak menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman.

"Agama yang diserang adalah agama resmi. Maka tindakan semena-mena jelas tidak bisa dibenarkan," katanya.

Lebih lanjut, Nanda menegaskan bahwa menjaga stabilitas sosial dan semangat toleransi adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Semua pihak harus menahan diri. Mari kita jaga Kota Padang agar tetap aman dan damai. Jika ada perbedaan, bicarakanlah dengan baik. Jangan main hakim sendiri," tutupnya.

Penulis: Imel
Editor: Imel