Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Termasuk Tertinggi di G20 dan ASEAN

JAKARTA, binews.id -- Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi termasuk diantaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025.

"Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 (persen). Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN," ujar Menko Perekonomian.

Airlangga menambahkan, peningkatan tersebut juga tercermin dari sisi ketenagakerjaan. Menurutnya, sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap. Hal ini setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, Presiden memandang bahwa daya saing dengan berbagai negara menjadi penting. Untuk itu, Presiden mendorong percepatan reformasi perizinan berusaha.

Baca juga: Update Korban Bencana di Sumbar, 129 Meninggal dan 86 Masih Dinyatakan Hilang

"Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik," lanjutnya.

Memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah juga menitikberatkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Menurut Airlangga, sejumlah program unggulan disiapkan, termasuk dorongan terhadap investasi kawasan, ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.

"Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM," katanya.

Selain itu, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025. Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program strategis dalam rangka menyambut periode Natal dan Tahun Baru.

Baca juga: Update Korban Bencana Hidrometeorologi di Sumbar: 129 Meninggal, 86 Masih Hilang

Lebih lanjut, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang akan disampaikan oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang. Namun demikian, Presiden juga menekankan bahwa program-program non-anggaran yang dapat memperkuat iklim investasi harus tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.

Penulis: Imel
Editor: Imel