Pendapatan Parkir Anjlok, DPRD Padang Tuntut Pembenahan
Selain itu, masih ditemukannya oknum yang melakukan pungutan liar tanpa karcis resmi juga memperparah kebocoran.DPRD menegaskan pentingnya reformasi total dalam pengelolaan parkir, termasuk penegakan hukum terhadap praktik liar dan pelanggaran di lapangan.
"Kita tidak anti dengan pungutan jika memang untuk PAD. Tapi harus jelas, resmi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini soal kepercayaan publik juga," kata Muharlion.
DPRD berharap Wali Kota Padang bersama jajaran teknis, terutama Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah, segera merancang sistem digitalisasi yang terintegrasi dan akuntabel, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian kepada pengguna jasa parkir. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Andre Rosiade: DPP Gerindra Salurkan Bantuan Rp500 Juta untuk Warga Terdampak
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Gelar Reses, Tekankan Pentingnya Dialog dengan Masyarakat
- Ketua DPRD Bersama Wawako Padang Jemput Bola ke Wamensos RI Demi Wujudkan Sekolah Rakyat Padang 2026
- APBD Kota Padang 2026 Disahkan, Fadly Amran Tegaskan Komitmen Jalankan Program Prioritas
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Kunjungan Kajati, Bahas Penguatan Sinergi
