Komisi IV DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Fungsi Terminal Anak Air

PADANG, binews.id - Terminal Anak Air di Kota Padang, yang mulai dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp92 miliar, hingga kini belum berfungsi secara optimal sebagai pusat keberangkatan dan kedatangan angkutan.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Sumatera Barat, yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Komisi tersebut mendorong agar terminal tipe A ini dapat segera difungsikan secara maksimal.

Baca juga: Ketua Komisi I DPRD Padang Soroti Pengelolaan Aset Tanah Pemko yang Belum Tertata

Dorongan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat, selaku pihak yang berwenang mengelola Terminal Anak Air, baru-baru ini.

"Dari kunjungan hari ini, kita melihat kondisi bangunan Terminal Anak Air sudah sangat baik dan dilengkapi fasilitas memadai. Namun secara fungsi, terminal ini belum optimal karena masih sangat sedikit kendaraan yang beroperasi di sini," ujar Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, kepada media, Selasa, 30 September 2025.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Padang Buya Iskandar Hadiri Peresmian Gedung Baru PT KRIS

Doni menegaskan, Komisi IV mendorong agar terminal ini segera dimanfaatkan secara maksimal. Besarnya anggaran pembangunan—mencapai puluhan miliar rupiah—akan menjadi sia-sia bila terminal tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Selain itu, belum difungsikannya Terminal Anak Air sebagai titik keberangkatan dan kedatangan kendaraan turut menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan Kota Padang. Hal ini terjadi karena bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) masih menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama di bahu jalan.

Baca juga: Ketua Komisi II DPRD Padang Desak Perbaikan Layanan Transpadang Koridor 1

"Kita bisa lihat kemacetan mulai dari ruas Jalan Adinegoro hingga sekitar Universitas Negeri Padang. Banyak bus parkir di bahu jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, kami mendorong Terminal Anak Air segera dioptimalkan. Mari kita cari solusi bersama terhadap hambatan yang ada," tegas Doni.

Ia juga menambahkan bahwa diperlukan peran aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar operator AKDP dan AKAP bersedia masuk ke terminal. DPRD Sumbar juga berkomitmen mengawal aspek yang menjadi kewenangan provinsi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews