Kunjungi Koto Lalang, Evi Yandri Terima Sejumlah Aspirasi Masyarakat

PADANG, binews.id -- Masyarakat Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, saat kunjungan reses yang digelar di Kantor Lurah Koto Lalang, Senin (02/02/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah bagi warga setempat karena untuk pertama kalinya wilayah Koto Lalang dikunjungi langsung oleh wakil rakyat dari tingkat provinsi.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat sangat beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, pertanian, peternakan, pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan UMKM, hingga persoalan pengelolaan sampah.

Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana, mengatakan masyarakat menyambut baik kehadiran Evi Yandri. Ia berharap kunjungan tersebut dapat membawa dampak positif bagi kemajuan daerahnya.

"Ini pertama kalinya kami dikunjungi DPRD provinsi. Biasanya hanya DPRD Kota Padang. Kami berharap aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan," ujarnya.

Maulana menjelaskan, sebagian besar warga Koto Lalang berprofesi sebagai petani, sementara lainnya bergerak di sektor UMKM dan perdagangan kecil. Salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah kerusakan saluran irigasi akibat banjir.

Selain itu, terdapat sumber air dari Lubuk Tangah yang belum terdistribusi secara optimal karena belum dibeton atau dipasang pondasi batu, sehingga berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal.

Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pelatihan pembuatan pakan ternak, mengingat banyak petani yang beternak sebagai usaha sampingan. Di sektor UMKM, keterbatasan keterampilan dan modal menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha.

Aspirasi lainnya datang dari Karang Taruna yang meminta bantuan ternak bebek sebagai upaya memberdayakan pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, anggota LPS mengusulkan penambahan becak motor untuk pengangkutan sampah.

Permintaan lain yang turut disampaikan meliputi pembangunan jalan baru, perbaikan kantor lurah, pembangunan WC masjid, pengadaan Al-Qur'an, serta keluhan kader posyandu terkait pemotongan upah.

Menanggapi hal tersebut, Evi Yandri menegaskan tidak ingin memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Ia menjelaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota yang harus dipahami bersama.

Penulis: Imel
Editor: Imel