Perkuat Sinergi Kesejahteraan Keluarga, TP-PKK Solok Gelar Rakor Posyandu 2026

SOLOK, binews.id -- Dalam upaya memperkuat sinergi peningkatan kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan masyarakat hingga ke tingkat nagari, TP-PKK Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Arosuka, Senin (2/2/2026).

Rakor ini dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Staf Ahli TP-PKK, Lian Octavia Candra, S.Pd, Kepala BNN, para asisten, kepala OPD, camat, wali nagari, serta Ketua TP-PKK kecamatan se-Kabupaten Solok.

Kegiatan Rakor PKK dan Posyandu tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Bupati Solok.

Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Nia Jon Firman Pandu dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Oleh karena itu, seluruh program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

Ia menjelaskan, fokus program TP-PKK Tahun 2026 mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, serta ketahanan pangan.

"PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini, kita ingin memastikan seluruh program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma," ujar Nia Jon Firman Pandu.

Nia juga menekankan pentingnya penguatan peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat, terutama dalam pendataan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan keluarga, serta pembinaan generasi muda.

Sementara itu, Sekda Medison menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Solok.

Medison menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta kader PKK dan Posyandu agar program prioritas daerah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

"Transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, pendataan, serta integrasi program agar Posyandu benar-benar menjadi pusat layanan masyarakat," tegas Medison.

Rakor ini juga menjadi wadah penyamaan persepsi terkait program prioritas PKK dan Tim Pembina Posyandu Tahun 2026, di antaranya penguatan pendataan berbasis dasawisma, percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan keluarga, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh nagari.

Penulis: Imel
Editor: Imel