Memulai lagi Reforma Agraria

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa permasalahan agraria di Indonesia telah ada semenjak Negara Indonesia berdiri dan permasalahan agraria mulai muncul ketika pihak swasta mengambil secara paksa tanah komunal yang telah lama ditempati warga dari dulu. Maka, pemerintah sebagai salah satu unsur besar yang dapat menyelesaikan permasalahan agraria harus mulai berpikir bagaimana kedepan pihak swasta dengan masyarakat setempat tidak berkonflik. Pemerintah harus membuat aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai sehingga permasalahan agraria yang ada di Indonesia dapat putus sampai ke akar-akarnya.

Lalu, timbul pertanyaan baru, apa yang menyebabkan lemahnya penegakan reforma agraria di Indonesia? Pertama, dari segi Elit Negara, bahwa untuk mencapai penegakan reforma agraria dibutuhkan kesadaran dan komitmen dari para pemangku kebijakan, seperti : Presiden, Pimpinan Ketua DPR dan anggotanya, Pimpinan dari lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif. Mereka bertiga harus memiliki konsep dan pemahaman yang sama mengenai apa itu penegakan agraria. Kedua, adanya kepedulian terhadap rakyat bahwa mereka pejabat negara harus memikirkan bagaimana nasib rakyatnya di masa yang akan datang sehingga timbul kepedulian dan kepekaan dari pemerintah terhadap polemik yang terus timbul akibat agraria ini.

Komitmen Pemerintah-Swasta dan Masyarakat

Agar akar permasalahan dapat dicabut sampai ke akar-akarnya. Maka, dibutuhkan komitmen bersama dari ketiga Stakeholders, mulai dari Pemerintah sebagai agen penghubung kedua kepentingan, kemudian Swasta atau perusahaan yang bersangkutan dalam bertikai dan terakhir adanya musyawarah dari masyarakat jika ada perusahaan yang berusaha untuk menempati tanah mereka. Maka, ketiga komponen tersebut menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan salah satunya. Jika putus komunikasi di satu pihak dari ketiga komponen tersebut maka dapat dipastikan satu dari ketiga komponen tersebut menjadi bencana konflik yang sulit untuk dihindari.

Ada usulan solusi dari permasalahan agraria di Indonesia saat ini, yaitu : Pertama, tanah harus diberikan dberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, seperti, masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah, masyarakat miskin yang tinggal didaerah perkumuhan yang juga tidak memiliki tanah. Maka, Pemerintah harus terlebih dahulu memprioritaskan masyarakat yang satu ini. Kedua, Objek pengambil-alihan tanah harus jelas, seperti, tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya, tanah yang tidak dikelola dengan baik dan benar dan seterusnya. Ketiga, Penguasaan kewenangan yang lebih dari pemerintah, maksudnya, pemerintah memiliki otoritas yang besar dalam hal mengelola tanah-tanah yang ada di Indonesia sehingga jika suatu saat masyarakat meminta lagi tanahnya yang telah diberikan kepada pemerintah, maka, pemerintah harus bersikap tegas terhadap masalah ini. Dan yang terakhir, keempat, masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara merata dan berkeadilan dari pemerintah tanpa memandang jumlah dan lokasi pembagian sertifikat tanah tersebut. Artinya, pemerintah harus bersikap netral dan adil dalam menentukan daerah mana yang mau difungsikan untuk pemberian dan pembagian kepada masyarakat, pemerintah tidak boleh tebang-pilih yang maksudnya pemerintah memprioritaskan daerah tertentu, seperti di jakarta karena dekat dengan pemerintah. Maka, hal ini harus dihindari agar tidak ada kecemburuan sosial nantinya.(*)

*Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas