Pidana Informasi Publik
*Oleh : Adrian Tuswandi

ANGKER juga nih judul, ada Pidana Informasi Publik pula, diatur di mana, pasti bikin pembaca menerawang atas judul tersebut.
Sengaja penulis mengambil judul sedikit sangar dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diperingati kalangan terbatas setiap 30 April bertepatan dengan tanggal sah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 30 April 2008 dan efektif berlaku 30 April 2010.
13 Tahun sejak disahkan dan 11 tahun efektif berlaku UU KIP sedikit banyak telah membuka kotak pandora era keterbukaan di Indonesia, banyak badan publik memahami bahwa keterbukaan informasi publik adalah pintu masuk terciptanya good and clean governance.
Tapi UU 14 tahun 2008 itu dari pengalaman penulis enam tahun menjadi Anggota Komisi Informasi Sumbar memang belum merangsang keinginan bersama. Belum menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipatuhi.
Tapi jangan salah UU 14 Tahun 2008 punya Bab Ketentuan Pidana XI dari Pasal 51 sampai Pasal 67, penulis menyebutnya Pasal Pidana Informasi Publik
Ada pasal 52 yang penulis cermati bahkan penulis dimintai keterangan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar tentang pidana informasi publik.
"Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik wajib diumumkan serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)".
Penjelasan Pasal 52 UU 14 Tahun 2008:
"Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana oleh korporasi dijatuhkan kepada:
a. Badan hukum, perseroan, perkumpulan atau yayasan.
b. Mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
*Komisioner KI Sumbar 2014-2019 dan 2019-2023
Opini Terkait
- Musfi Yendra: Standar Layanan Informasi Publik
- Musfi Yendra: Keterbukaan Informasi Publik Nagari
- Nevi Zuairina: Refleksi Energi Indonesia Tahun 2024 dan Harapan Menuju 2025
- Misdawati, S.Pd, M.Pd: Pembelajaran Berdiferensiasi Melalui GAME-PAQ
- Musfi Yendra: Keterbukaan Informasi Publik di Era Presiden Prabowo
Refleksi Energi Indonesia Tahun 2024 dan Harapan Menuju 2025
Opini - 05 Januari 2025
Oleh: Nevi Zuairina