PEJABAT PENGELOLA INFORMASI dan DOKUMENTASI

SOP Penyusunana Daftar Informasi Publik,

SOP Penetapanan Informasi Dikecualikan dan

SOP Fasilitasi Menghadapi Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

PPID Utama juga wajib melapirkan pengelolaan informasi publiknya setiap tahun ke Komisi Informasi, paling lambat 31 Maret setelah tahun anggaran berjalan.

Pasal 1 UUKIP angka 9 : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID menjadi sangat penting karena punya tugas untuk melakukan pengklarifikasian informasi publik, bahkan di PP 61 Tahun 2010 PPID eksistensinya diakui, selain itu Permendagri 3 Tahun 2017 juga menegaskan peranan PPID dan bagaimana PPID bertugas mengelola informasi publik di Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten, bahkan Permendagri tersebut juga mengariskan soal ketersediaan anggaran PPID yang bersumber kepada APBN untuk Kemendagri dan APBD buat PPID Provinsi, kota dan kabupaten.

PPID memiliki struktur dan atasannya adalah pimpinan badan publik, kalau di Pemerintah Daerah maka atasan PPID adalah Sekda. Porsi besar kewenangan PPID itu, menjadikan PPID adalah organ penting dalam suksesnya penerapan UUKIP, bahkan bagi Komisi Informasi menilai PPID itu seperti bank informasi publik di badan publik, semua data sesuai klasifikasi informasi di badan publik, PPID harus menyimpan dan mengumumkannya sesuai aturan berlaku.

Tapi fakta delapan tahun efektifnya UUKIP masih banyak PPID yang tidak tahu fungsi dan kewenangannya bahkan terkesan PPID ditugaskan untuk sekedar mematuhi perintah UUKIP dan regulasi lain pelaksana dari UUKIP sendiri.

Dan sering ditemui bahwa anggaran PPID juga sangat minim, sehingga ruang untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsi seorang PPID sangat terbatas sekali.

Jujur badan publik yang punya PPID mumpuni pasti menekan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, karena pelayanan dan pemberikan hak untuk tahu publik atas informasi telah terpenuhi dan terpuaskan di meja PPID.

Tapi PPID hanya sekedar mematuhi perintah UU tentu ini membuat repot badan publik, sengketa informasi publik terjadi si PPID sering menjadi kuasa dari atasan PPID di badan publik tersebut, dan PPID pun duduk dikursi termohon pada sidang sengketa informasi publik, bahkan kasihan lagi PPID di meja mediasi juga tidak bisa memberikan kata pasti untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sebelum berkonsultasi ke atasannya.

*Komisioner KI Sumbar 2014 -- 2023