Lokomotif Tanpa Arah di Kabupaten Solok: Birokrasi Menunggu Kepastian, Publik Menagih Kejelasan

*Mak Itam

Rabu, 18 Februari 2026 | Opini

Lokomotif Tanpa Arah di Kabupaten Solok: Birokrasi Menunggu Kepastian, Publik Menagih... — Mak Itam

Kabupaten Solok adalah daerah dengan tanah subur, bentang alam memukau, serta sumber daya manusia yang terus tumbuh. Pertanian menghampar hijau, sektor pariwisata menyimpan daya tarik kelas nasional, dan generasi muda penuh energi. Namun, di balik seluruh potensi itu, satu pertanyaan besar menggema di ruang publik: ke mana arah pembangunan daerah ini sebenarnya dibawa?

Roda pemerintahan memang terus berputar. Program diumumkan, agenda disusun, rapat digelar. Aktivitas terlihat padat. Namun di mata publik, arah pembangunan belum terasa utuh dan tegas. Ibarat lokomotif tanpa kompas, gerak ada, tetapi tujuan masih kabur.

Di internal birokrasi, kebingungan bukan lagi isu bisik-bisik. Pada level eselon III dan IV, banyak aparatur merasa menjadi “gerbong” yang menunggu sinyal dari depan. Instruksi kerap berubah, prioritas bergeser, kebijakan menyesuaikan dinamika sesaat. Akibatnya, koordinasi tak sinkron, program tersendat, dan ritme pelaksanaan di lapangan kerap goyah.

Aparatur sipil negara tetap bekerja, namun dengan kehati-hatian berlebih. Bukan karena tak mampu, melainkan karena arah kebijakan belum sepenuhnya pasti. Ketika kepemimpinan tidak menegaskan prioritas secara konsisten, birokrasi pun bergerak dalam mode menunggu, bukan mengeksekusi dengan percaya diri.

Masyarakat Kabupaten Solok sejatinya bukan tidak sabar. Mereka hanya menginginkan kepastian. Masalahnya bukan pada kurangnya program, melainkan pada ketegasan arah. Ketika kebijakan berubah-ubah, kepercayaan publik perlahan terkikis. Ketika prioritas tak jelas, pembangunan terasa seperti rutinitas administratif: bergerak, tetapi tidak melompat maju.

Kabupaten Solok membutuhkan kompas yang jelas—visi pembangunan yang konsisten, terukur, dan berani dieksekusi. Bukan sekadar rencana jangka pendek yang reaktif terhadap situasi, tetapi strategi berkelanjutan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Lokomotif pemerintahan semestinya mampu menarik seluruh gerbong OPD, kecamatan, hingga nagari untuk bergerak di satu rel yang sama. Tanpa ego sektoral, tanpa tarik-menarik kepentingan, tanpa kebijakan setengah hati.

Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan transparansi, warga Solok kian kritis. Mereka tak lagi hanya mendengar pidato, tetapi menilai hasil. Tidak lagi sekadar berharap, tetapi menghitung capaian yang nyata.

Kini, pilihan ada di tangan pemegang kendali. Apakah Kabupaten Solok akan terus melaju dalam kebimbangan arah, atau berani menetapkan jalur yang tegas, konsisten, dan berpihak pada kebutuhan rakyat?

Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan soal seberapa cepat lokomotif bergerak, melainkan seberapa jelas tujuan ditetapkan dan seberapa kuat komitmen untuk benar-benar sampai ke sana. Publik Kabupaten Solok sedang menunggu—bukan janji baru, melainkan arah yang pasti. (*)

*Wartawan Senior Kabupaten Solok