Menlu Retno, Diplomat Minang dan Isu Global

KEDATANGAN Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P Marsudi ke Sumatera Barat memberikan dampak besar terhadap generasi milenial Minangkabau. Kehadiran Menlu Retno ke Universitas Andalas dalam rangka mengisi agenda Talkshow yang bertempat di Convention Hall Universitas Andalas, menjadi satu moment spesial bagi para mahasiswa Sumatera Barat bahwa kedatangan Menlu Retno secara langsung dapat menjadi insipirasi dan motivasi bagi seluruh mahasiswa yang ingin menjadi seorang diplomat. Menteri Luar Negeri RI Perempuan Pertama ini menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem politik Internasional bebas dan aktif. Bahwa, dalam melakukan kerjasama diplomasi, Indonesia berada pada negara yang memperjuangan hak-hak kebebasan bernegara dengan aturan-aturan yang berlaku dan hak-hak menjunjung tinggi keaktifan negara-negara di dunia untuk bekerjasama dalam berbagai sektor pada negara manapun, baik di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) maupun di tingkat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Diawal memberikan Talkshow, Menlu Retno menyinggung soal dua orang Menteri Luar Negeri RI pada masa lalu yang berasal dari orang minang. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang minang pada awal kemerdekaan berperan aktif dalam men-sosialisasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dua orang tersebut adalah Haji Agus Salim dan Sutan Syahrir. Melalui mereka berdua-lah Indonesia berhasil menyuarakan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Tentu sebagai orang minang patut bangga dan berbangga bahwa dahulunya orang-orang minang telah melahirkan calon-calon diplomat yang berhasil menggetarkan negara-negara di dunia.

Empat Isu Global

Dalam beberapa isu yang disinggung, Menlu Retno memfokuskan pada beberapa isu internasional yang saat ini sedang hangat untuk didiskusikan. Pertama, soal berhasilnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah 10 tahun Indonesia tidak tergabung dalam PBB, pada Januari 2019 Indonesia melalui Menlu Retno berhasil kembali terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020. Dari perhitungan suara untuk pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia berhasil meraih suara sebanyak 144 suara dari 190 suara dari masing-masing perwakilan negara seluruh anggota negara yang terhimpun dalam PBB. Artinya, dukungan terhadap Indonesia mencapai 2/3 total dukungan dari seluruh negara di dunia yang tergabung dalam PBB.

Kedua, isu Palestina. Sebagai negara pertama yang menyatakan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Palestina memiliki hubungan emosional yang begitu dekat dengan Indonesia, karena saat itu posisi Indonesia berada pada pengakuan negara yang berhasil merdeka, sehingga sejak saat itu hubungan Indonesia-Palestina terjalin akrab dan dekat dimata dunia Internasional. Lalu, dari tahun 1946 hingga saat ini Palestina masih berjuang dalam mempertahankan dan menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Israel. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia untuk terus berpihak pada Negara Palestina sebagai balas jasa Indonesia kepada Palestina. Posisi Indonesia dimata dunia internasional selalu berada pada dukungannya terhadap kemerdekaan dan kebebasan Palestina dari penjajahan Israel. Beberapa bentuk dukungan telah disalurkan melalui pembangunan Rumah Sakit di Hebron pada 2018 lalu, yang kemudian direspon langsung oleh Kementerian Luar Negeri Palestina melalui selembar surat dalam berbahasa Arab yang pokok isinya menegaskan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang seluas-luasnya atas dukungan yang terus-menerus terhadap Palestina pada tanggal 23 Januari 2019. Bahwa Indonesia selalu memperjuangkan keadilan, kemanusiaan dan hukum internasional terhadap seluruh warga Palestina.

Ketiga, konflik Afghanistan. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap peperangan yang terjadi di Kabul, Afghanistan. Indonesia selalu mendorong untuk mengharapkan kondisi Afghanistan damai dan kondusif dari peperangan. Dukungan dalam bentuk pembangunan Indonesian Islamic Centre di Kabul tahun lalu merupakan bentuk komitmen nyata dari pemerintah Indonesia. Juga melalui pertemuan Ulama-ulama dari tiga Negara (Pakistan, Afghanistan dan Indonesia) Trilateral Ulame Conference pada Mei 2018 di Istana Bogor, adalah bentuk hubungan diplomasi agar perdamaian dari terwujud di negara yang mengalami peperangan.

Keempat, konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Bahwa Indonesia dari tahun 2017 telah melakukan Marathon Diplomacy di berbagai forum resmi ASEAN maupun PBB bahwa posisi Indonesia memperjuangan hak-hak muslim minoritas di Bangladesh dan negara sekitarnya. Dalam datanya, lebih dari 1 juta pengungsi yang masih berada di Bangladesh dalam kondisi tidak aman dan waspada. Sebelumnya, pada 21 Januari 2017 Indonesia membangun rumah sakit di Rakhine State bagi para pengungsi, hal tersebut tidak terlepas dari bantuan NGO asal Indonesia yang menetap di Rakhine State.

Dari empat isu diatas bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Harapan kami sebagai rakyat Indonesia agar Pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum internasional pada semua negara yang belum mendapatkan keadilan itu. (*)

*Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas