Perda KIP dan Kepatuhan Pemerintah Daerah
*Oleh : Adrian Tuswandi
Jumat, 20 Mei 2022 | Opini
Perda provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karenanya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (*)
Halaman:
1 2
*Komisioner KI Sumbar 2014 -- 2023
Opini Terkait
- Musfi Yendra: Standar Layanan Informasi Publik
- Musfi Yendra: Keterbukaan Informasi Publik Nagari
- Nevi Zuairina: Refleksi Energi Indonesia Tahun 2024 dan Harapan Menuju 2025
- Misdawati, S.Pd, M.Pd: Pembelajaran Berdiferensiasi Melalui GAME-PAQ
- Musfi Yendra: Keterbukaan Informasi Publik di Era Presiden Prabowo
Refleksi Energi Indonesia Tahun 2024 dan Harapan Menuju 2025
Opini - 05 Januari 2025
Oleh: Nevi Zuairina
