Pemerintah Provinsi Harus Jalin Sinergi Lintas Kepala Daerah di Sumbar untuk Percepatan Pembangunan

Pada tanggal 20 Februari lalu, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 39 Gubernur dan Wakil Gubernur seluruh Indonesia serta 439 Bupati/Walikota di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menandai pelantikan ratusan kepala daerah tersebut dengan menggelar seremonial pelantikan besar besaran dan dilakukan di Istana Negara secara serentak dan dipusatkan di Ibukota Negara Kota Jakarta.

Tentu saja pelantikan ini menjadi momentum besar bagi daerah (baca - Propinsi, Kabupaten dan Kota) untuk bisa saling bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan zaman yang kian ketat dan dinamis. Kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang terukur, terarah antara pemerintah pusat dengan daerah sangat diperlukan dalam upaya mencapai cita cita menuju Indonesia Emas sebagaimana dicita citakan dan menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saya kerap mendapatkan pertanyaan bagaimana peran dan posisi Provinsi Sumatera Barat serta apa yang harus dilakukan agar peran yang selama ini sudah dijalani dapat dioptimalkan dengan lebih maksimal dan membawa dampak signifikan pada keberlanjutan Pembangunan di provinsi yang sama sama kita cintai ini.

Rasanya selalu dalam setiap kesempatan saya berbicara dan menyampaikan pokok pikiran saya kepada media dan berbagai kelompok diskusi bahwa Sumbar harus mengambil peran dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan nasional.  Hal ini menjadi penting dan sangat perlu dilakukan karena kita masih mendengarkan keluhan dari banyak kalangan baik yang berasal dari ranah sendiri maupun perantau yang kerap pulang ke kampung halaman yang menyampaikan betapa kurang berkualitasnya Pembangunan infrastruktur di Sumbar.

Saya teringat beberapa sebelumnya, saya juga sudah menulis terkait infrastruktur di Sumatera Barat yang masih tertinggal dari daerah lain seperti Riau, Jambi dan bahkan Bengkulu. Saya tidak menafikan kegelisahan itu dan bahkan memahaminya dan menjadikannya sebagai sebuah bentuk kepedulian dari warga Sumbar yang kian khawatir akan keberlanjutan pembangunan di Sumbar yang masih sangat jauh dari harapan.

Momentum pelantikan serentak Kepala Daerah yang dilakukan oleh Presiden di Istana Negara pekan lalu bagi saya adalah momentum yang harus dijadikan sebagai titik awal bagi segenap Pemerintah Daerah di Sumatera Barat untuk mengintegrasikan diri ke dalam program nasional pembangunan infrastruktur, ekonomi pemberdayaan dan kebudayaan.

Tentu saja hal ini akan mendapatkan banyak tantangan dalam berbagai hal. Yang paling gress tentu saja soal anggaran yang harus direvisi ulang karena efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan berlaku ke semua mata anggaran di daerah tanpa kecuali di Sumbar.  Akan tetapi, efisiensi sejatinya adalah melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang, Efisiensi adalah melakukan pengeluaran dan penggunaan anggaran dengan cermat dan sesuai kebutuhan. Itulah sebabnya jika penghitungan anggaran dilakukan secara tepat, cermat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan disusun berdasarkan kebutuhan maka program efisiensi ini akan mudah dilaksanakan dan sasaran Pembangunan akan bisa dicapai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten serta Kota harus bisa menjalin komunikasi serat bekerja dalam lanskap yang sama serta membuka diri untuk merubah paradigma Pembangunan. Hal ini penting dilakukan agar mampu bersinergi dengan pemerintah pusat membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Sumbar beruntung dipimpin oleh pasangan kepala daerah yang sudah dikenal dan menjadi bagian koalisi politik di tingkat nasional. Pasangan Buya Mahyeldi dan Vasko Ruseimy adalah pasangan yang saling melengkapi di pemerintahan. Begitu juga di level kabupaten dan kota, para kepala daerah kita tahu banyak Bupati dan Walikota yang kini memimpin adalah mereka mereka yang memiliki akses langsung ke pimpinan partai politik dan kementerian di pemerintahan pusat. Potensi ini harus benar benar bisa dimanfaatkan dan diorkestrasi dengan baik oleh Gubernur dan Wakilnya selaku Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

PR terbesar tentu saja melakukan revitalisasi infrastruktur di Sumbar serta melakukan mempercepat pembangunan jalan tol, jembatan serta sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan. Kita tidak bermaksud untuk mengesampingkan peremajaan terhadap beberapa ruas jalan nasional di Sumatera Barat yang menghubungkan Sumbar dengan Riau, Sumbar dengan Jambi dan Sumbar dengan Sumatera Utara serta Sumbar ke Bengkulu, namun pembangunan jalan tol dari Sicincin ke Payakumbuh sampai Pangkalan adaah pekerjaan utama yang harus diselesaikan. Kita patut bersyukur bahwa saat ini akses Tol Padang – Sicincin sudah bisa dinikmati oleh warga Sumbar.

Selain jalan Tol, Sumatera Barat juga harus mengejar ketertinggalan dari sisi anggaran pembangunan fisik yang disediakan oleh pemerintah pusat. Semestinya, pembangunan jalan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti ruas jalan Dharmasraya hingga ke perbatasan Jambi, Jalan Raya Pangkalan ke perbatasan Riau harus dikerjakan dan dilakukan peremajaan.

*Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera