BERJUMPA DENGAN ANGGOTA DPD RI LEONARDY HARMAINY
Wali Nagari Ungkap Butuh Pendampingan Hukum dan Peningkatan Kesejahteraan

"DPD mempertimbangkan perangkat ini sudah menandatangani pakta integritas untuk mengabdi sampai usia 60 tahun. Tapi statusnya tidak jelas. Dengan menjadikan statusnya PPPK maka nomor induk didapat dan peningkatan kesejahteraan akan mengikut. Semoga pembicaraan terkait perangkat desa, tenaga kesehatan dan guru dengan kementerian terkait bisa dilanjutkan segera," urainya.
Usulan BLT Dana Desa di Sungai Tanang dijadikan Ketahanan Pangan, menurut Leonardy bagus juga. Dengan alasan penduduk sudah mulai pulih perekonomiannya, perlu didorong program ketahanan pangan yang memang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakatnya.
Program BLT Dana Desa bisa juga diganti dengan memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai desa. Pembangunan fisik dapat dilaksanakan dan ada penjaminan peningkatan daya beli masyarakat sekitar pelaksanaan program tersebut. "Begitu juga usulan penggunaan dana desa diperluas penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing perlu kita dorong ke depannya," tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.
Soal embung yang dikatakan oleh Wali Jorong Pandan Gadang, jika fungsinya untuk sumber air di musim kemarau dan menampung air di musim penghujan, maka perlu didorong untuk merealisasikannya. Wali Nagari disarankan Leonardy untuk membuat surat permohonan ke Dinas PSDA Sumbar. Berbekal permohonan itu kita dorong agar mereka turun ke lapangan. "Supaya lebih cepat, maka perlu dipikirkan pengembangannya. Value added (nilai tambah) -nya, bisa dengan menjadikan embung itu sebagai tempat wisata sehingga berkemungkinan bisa didukung Kemendes PDTT," ujarnya.
Untuk persoalan, dukungan terhadap wali nagari yang tersangkut persoalan hukum, harus kita pelajari dulu persoalannya. "Gak masuk akal juga bila Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam tidak mau memfasilitasi wali nagarinya. Minimal memberikan ruang konsultasi hukum, memberikan advis hukum. Bukan membicarakan soal pembelaan terhadap wali nagari, soal salah benarnya. Kita cari informasi yang lebih valid terkait hal ini," tegasnya. (*/Mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Ridwan Dt Tumbijo Lakukan Reses Jemput Aspirasi Masyarakat Nagari Malalak Barat
- Nevi Zuairina Galakkan Lomba Merangkai Bunga untuk Memperingati Hari Ibu
- Nevi Zuairina Sapa Pemilih di Dapil Sumatera Barat II, Dimulai dari Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Lima Puluh Kota
- Anggota DPRD Sumbar Ridwan Datuk Tumbijo Tekankan Pentingnya Peningkatan SDM dan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan IV Nagari
- Perkuat Kekompakan dan Kinerja, Biro Adpim Sumbar Gelar Kegiatan Capacity Building