BPJPH Rekomendasikan UNP Sebagai LPH Pratama Terakreditasi

PADANG, binews.id -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, mendatangi kampus UNP dalam rangka asesmen akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UNP, 5-7 September 2022.
Asesmen dilaksanakan di kantor Halal Center (Pusat Kajian Halal PKH UNP), dengan tim BPJPH yang dipimpin oleh Dr. H. Mastuki (Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH/LHLN), serta tim asesor Prof. Dr Marlina, Dr. Muchtar Ali, dan Tyas Kurniasih,S.Si, M.E, serta staf sekretariat Fitriah Setia Rini dan Eka Setiawan.
Kegiatan asesmen dilaksanakan secara maraton selama 2 hari terhadap 3 orang auditor halal UNP, serta jajaran Manajemen LPH UNP yang diketuai oleh Hendri Andi Mesta, MM, Ak. Selain mewawancarai para auditor, sumber daya syariah, dan jajaran manajemen LPH terkait kompetensi, penguasaan syariah, pemeriksaan dokumen Pedoman Mutu sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012, peninjauan laboratorium uji halal (PCR dan ethanol detector, dan instrumen kimia dan biologi untuk pemeriksaan) serta integrasi sistim si-halal.
Asesmen memberikan catatan perbaikan bagi LPH UNP untuk disempurnakan dalam waktu 10 hari kedepan, dengan keputusan bahwa calon LPH UNP direkomendasikan menjadi LPH dengan Lingkup Pratama golongan 1 dengan lingkup kompetensi Makanan dan Minuman.
Baca juga: PWI Pusat Undang Kepala Daerah Ikuti Anugerah Kebudayaan di HPN 2026
Rektor UNP, Prof. Ganefri dalam sambutan penutupan akreditasi merasa bersyukur dengan masuknya calon LPH UNP yang diakreditasi oleh BPJPH. "Kita sudah menunggu lama untuk ini semenjak tahun 2018 sedari kunjungan kepala BPJPH ke kampus UNP. UNP ingin mengambil peran dalam layanan jaminan produk halal. LPH UNP kami targetkan sebagai pemeriksa Halal yang tidak hanya melayani pemeriksaan nasional, tapi juga internasional" kata Ganefri.
Terkait hal ini asesor menjelaskan bahwa keterlambatan ini sebagai akibat dari regulasi yang berproses semenjak diberlakukannya UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan regulasi turunannya.
"LPH UNP ini akan menjadi LPH kampus pertama di Sumbar dan melengkapi LPH yang sudah ada di Sumbar, yaitu LP POM MUI, LPH Sucofindo, LPH Bersama Halal Madani dengan menjadi mitra BPJPH selain MUI dalam penyelenggaraan setifikasi Halal" kata Dr. Ikrar Abdi, Sekretaris Satgas Halal Provinsi Sumbar.
Pimpinan tim asesor Dr. H Mastuki juga berharap Halal Center UNP mengambil seluruh peran dalam jaminan Produk Halal dan tidak hanya terbatas pada pendirian LPH. "Halal Center kampus bisa menyediakan pendamping proses halal untuk UMK, melakukan penelitian bidang halal, meyediakan penyelia dan juru sembelih halal, bahkan perlu kiranya membuka mata kuliah halal, program studi halal, bahkan fakultas halal, dengan kajian multidisiplin seperti wisata halal, ekonomi syariah, fashion, kuliner, dan pemeriksaan saintifik produk" harap Mastuki yang juga pernah menjadi pejabat kepala BPJPH dan saat ini sebagai kepala Pusat Registrasi dan Sertfikasi BPJPH.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Sumbar Menjadi Pelopor Green Province di Indonesia
"PKH UNP sudah mencoba merealisasikan hal ini dengan adanya LPH, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP PPH) yang teregistrasi di BPJPH, halal class setiap bulan untuk umum, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat" ungkap kepala Pusat Kajian Halal UNP, Miftahul Khair, Ph.D didampingi koordinator LP-PPH Edi Saputra, M.Pd, dan koordinator Edukasi Halal, Dr. Yaswinda, dan Koordinator Riset Halal, Abror, Ph.D. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Dukung Kegiatan Keagamaan, Jupri Tinjau Pembangunan Mushalla di SMPN 17 Padang
- Peduli Dunia Pendidikan, Ketua DPRD Sumbar Serahkan Baju Batik untuk Guru SMA 10 Padang
- Uji Kesiapan Warga, 5 November Pemko Padang Gelar Simulasi Gempa dan Tsunami
- Ketua DPRD Sumbar Serahkan Baju Batik untuk ASN dan Guru Dinas Pendidikan
- PAPTEKINDO Akan Gelar Konvensi ke-12 dan Konferensi Internasional di UNP: Angkat Kolaborasi Pendidikan Vokasi
Tahapan Presentasi Monev KI Sumbar Berjalan Sukses
Kota Padang - 18 Oktober 2025
Kota Tua Padang Disiapkan Jadi Destinasi Wisata Unggulan 2026
Kota Padang - 17 Oktober 2025