Gubernur Sumbar Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022

Secara garis besar komitmen tersebut menurut Ketua Pelaksana Rakor, Medi Iswandi, bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

Tujuan lain adalah optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

"Melalui komitmen ini juga, kita secara bersama menggunakan data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumbar dengan merujuk kepada Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 dengan pemutakhirannya yang telah diperingkat dan memuat rincian informasi by name by address atau disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," papar Medi.

Baca juga: Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran

2023 Fokus Mentawai

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat bahwa secara umum, pada periode September 2013 sampai dengan Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Selama lebih satu windu ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022.

Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.

Meskipun begitu, untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dimasukan dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0 persen sesuai dengan target pada RPJMN 2019 - 2024.

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, sebesar 14,84 persen. Melalui rakor penanggulanhan kemiskinan, gubernur kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai.

"Oleh karena itu pada tahun 2023 nanti saya sudah instruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat," jelas gubernur. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews