Pendataan Regsosek di Sumbar Dimulai, Gubernur Mahyeldi Jadi yang Pertama Didata

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, menjadi subjek pertama yang didata di Sumbar untuk registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang dimulai 15 Oktober hingga 14 November mendatang.

Didampingi Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati, Kadis Kominfotik Jasman, Kadinsos Ary Yuswandi dan Kepala Bappeda Medi Iswandi, gubernur memberikan keterangan saat proses pendataan Regsosek yang diselenggarakan Tim BPS Sumbar di ruang tamu Istana Gubernuran, di Padang, Sabtu (15/10/2022).

Pendataan awal Regsosek mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi, seperti kondisi sosioekonomi geografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih. Selain itu juga kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya.

Kepada warga Sumbar, gubernur menghimbau agar warga Sumbar ikut mendukung kesuksesan Regsostek dengan cara menyampaikan informasi sedetail-detailnya kepada petugas yang datang, sehingga akan menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan melahirkan program kegiatan.

Baca juga: Dinas PUPR Gelar Rakor Pra Peninjauan Ruas Jalan yang Berada di Kawasan Konservasi

"Alhamdulillah hari ini saya beserta keluarga sudah didata petugas Regsosek. Petugasnya ramah-ramah dan baik. Silahkan sampaikan data dengan tepat dan jujur karena data sangat menentukan kelancaran program pemerintah kedepan," kata gubernur.

Selanjutnya, untuk mensosialisasikan Regsostek Buya meminta setiap kepala OPD terkait agar sensus ini terus disosialisasilan dalam berbagai kesempatan kepada masyarakat.

Kepala BPS Herum Fajarwati mengatakan,

hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk yang akan membantu meningkatkan keefektifan program-program intervensi pemerintah.

Baca juga: Peninjauan Sekolah Rakyat Menjadi Kegiatan Pertama Wapres Gibran Saat Kunker ke Sumbar

Pendataan Awal Regsosek 2022 ditujukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pada pendataan ini, BPS akan menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK).

Penulis: Imel
Editor: BiNews