Komisi III DPRD Sumbar Sorot Capaian dan Realisasi OPD saat Hearing, Ali Tanjung: Kita mau Berjelas-Jelas

PADANG, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar terus menyorot capaian dan realisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal. Bahkan kalangan dewan meminta agar OPD bisa memberikan data yang lebih rinci sebagai bahan evaluasi ke depan.

Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan Hasil Evaluasi Kegiatan Tahun 2022, dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, Rabu (4/1/2023).

Pada kesempatan tersebut berbagai program 2022 dikupas secara tuntas, sehingga berbagai kendala bisa terdata, dan program tahun 2023 tidak ditemukan lagi kendala berarti, sehingga serapan anggaran bisa optimal.

Hearing atau dengar pendapat komisi III DPRD Sumbar dipimpin langsung ketuanya Ali Tanjung, juga dihadiri pimpina OPD mitra kerja.

Baca juga: BRI Runners Padang Gelar BRImo Car Free Run Easy Run 5K, Perkuat Gaya Hidup Sehat dan Silaturahmi Komunitas

"Kita mau berjelas-jelas dalam pertemuan kali ini, apa kendala sehingga OPD tidak optimal dalam melaksanakan realisasi anggaran, sehingga berefek buruk pada program dan imbasnya pada masyarakat baik secara langsung atau tidak pada," tegas Ali Tanjung.

Ia juga menambahkan, kalau serapan anggaran dikejarkan pada akhir tahun, maka tidak efektif dan akan mengakibatkan banyaknya yang terlewati dari progres atau rancangan awal.

"Kami berharap, anggaran 2023 tidak ada lagi kejar tayang, pastikan semua program memang akurat dan terfocus," tambah Ali Tanjung.

Selain ketua komisi, Zafri Derson anggota DPRD Sumbar, dimana masyarakat sangat mengharapkan program tepat sasaran, termasuk dalam pengelolaan badan usaha milik daerah, yang dapat menghasilkan keuangan daerah, dengan tujuan pembangunan Sumatera Bara.

Baca juga: Ditjen Dukcapil Kemendagri tunjuk Kota Padang jadi Pilot Project Program Digitalisasi Bansos

"Coba pastikan langkah kedepan, termasuk juga pengelolaan BUMD yang transparansi dan competable sehingga jelas berapa pemasukan PAD terhadap pengelolaan BUMD, tentunya semua untuk pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat," tegas Zafri.

Penulis: Imel
Editor: BiNews