Leonardy Dukung Kebijakan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar

"Ini sesuai dengan tema pertemuan kita ini tentang pelaksanaan undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM seperti yang Abang sampaikan tadi. Kami berharap dorongan dan fasilitasi Abang terhadap pencapaian target yang kami sampaikan. Kami juga hadirkan beberapa pelaku UMKM terkait fokus pertemuan kita hari ini," katanya seraya ditambahkan penjelasan-penjelasan lainnya oleh para Kabid di lingkungan dinas itu.

Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan Komite IV DPD RI menilai keberadaan UKM ini memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 61% dan sektor ini menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja. Karena dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM RI, terdapat penurunan penjualan alat peraga kampanye (APK) hingga 40-90 persen, sangat menarik sehingga perlu dilakukan kunjungan dalam rangka tugas pengawasan pelaksanaan undang-undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menanggapi penyampaian Kepala Dinas Koperasi, Leonardy menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumbar dalam membina, melakukan pendampingan dan memberikan fasilitasi terhadap pelaku usaha di Sumbar. Pemerintah perlu hadir dalam mengupayakan agar pelaku UKM naik kelas bahkan bisa ekspor. Anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas Koperasi dan UKM harusnya bertambah.

Baca juga: Yendri Bodra Resmi Jadi Ketua Lemkari Kota Payakumbuh, Leonardy Ajak Tingkatkan Prestasi

Patut diapresiasi upaya Pemerintah Sumbar lewat Dinas Koperasi dan UKM untuk melahirkan 100.000 pelaku usaha baru. Malah melebihi target. Apalagi hal ini tercapai dua tahun sebelum waktu yang ditetapkan yaitu 2026. "Pak Kadis tinggal menjaganya dan meningkatkannya menjadi pengusaha sukses. Menjadi milyarder sebagaimana pentahapan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi," ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI lima kali berturut-turut dalam periode 2019-2024.

Leonardy juga menilai hasil yang dibawa Endrizal dari launching pojok UKM BCA itu sangat menggembirakan bagi pelaku usaha di Sumbar. "Kebijakan BCA ini langkah berani dari BCA yang perlu sekali kita apresiasi dan kita sosialisasikan. Ini lembaga perbankan pertama yang mau memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Rp100 juta tanpa agunan. Sementara bank penyalur KUR lainnya untuk pinjaman Rp10 juta saja masih dimintakan juga jaminan tambahan berupa BPKB kendaraan bermotor," ujar pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Sumbar periode 2004-2009.

Leonardy menyarankan agar Kepala Dinas Koperasi dan UKM juga mengupayakan Bank Nagari dan BRI juga memberlakukan kebijakan KUR tanpa agunan ini, karena kantornya ada hingga tingkat kecamatan. Selagi layak serta mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Sumbar maupun kabupaten/kota, Bank Nagari dan BRI setempat dapat memberikan KUR tanpa agunan. Mungkin dimulai untuk pinjaman kecil hingga Rp10 juta.

Leonardy pun menceritakan bagaimana bank sangat membantu usaha kontraktor yang dia laksanakan dulu beserta apa saja kiat yang dilakukan ketika mengajukan pinjaman. Sehingga tidak tergantung kepada pencairan termen pekerjaan dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. "Pelaku usaha harus berani mengajukan pinjaman ke bank untuk pengembangan usaha mereka. Pelaku usaha harus juga rajin berorganisasi agar mudah mendapatkan informasi atau dukungan lainnya," ujarnya menyemangati pelaku usaha muda yang hadir.

Leonardy juga mengingatkan agar Dinas Koperasi dan UKM beserta OPD lainnya di Lingkungan Pemprov Sumbar untuk terus memperbanyak iven nasional untuk dilaksanakan di Sumbar. Karena terbukti banyaknya iven nasional berkontribusi besar terhadap pemasaran produk-produk UMKM Sumbar.

Para pelaku usaha kecil dan menengah yang dihadirkan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar dalam pertemuan tersebut menyampaikan perhatian dinas terhadap mereka. Diberikan pelatihan, dibantu peralatan kerja, diikutkan pameran, dibantu pembuatan merek, label halal dan lainnya. Namun dalam memasarkan produk mereka tetap terkendala. Apalagi jika Dinas Koperasi dan UKM Sumbar tidak bisa lagi memfasilitasi mereka untuk ikut bazar, pameran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Muhammad Fauzan, pelaku usaha Swid Digital Printing yang terkait dengan pesta demokrasi saat ini, pun mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan. Pada pemilu tahun 2019 dia bisa menghabiskan sampai 50 rol kanvas untuk spanduk, baliho, banner, umbul-umbul dan lainnya. "Saat ini pak, menghabiskan 5 rol kanvas saja susah," ungkapnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews