DPRD Tanah Datar Berikan 29 Rekomendasi LKPj Bupati TA 2023

TANAH DATAR, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun 2023, di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Kamis (4/4/2024).

Rapat yang dipimpin Ketua H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Saidani bersama 26 anggota, juga dihadiri Bupati EkaPutra, Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, para Asisten, Staf Ahli dan pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

"Berdasarkan nota LKPj Bupati Tanah Datar tahun 2023 yang serahkan tanggal 13 Maret 2024 lalu, DPRD Tanah Datar melaksanakan pembahasan dengan mitra dan turun langsung ke masyarakat dan telah disepakati pada hari ini dengan 29 rekomendasi," kata Mulyadi Dt.Bungsu.

Rekomendasi yang disampaikan DPRD untuk dilaksanakan oleh Bupati demi tercapai dan suksesnya kinerja Pemerintah Daerah ke depan dan juga mempedomani visi dan misi sebagai tolak ukur untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Baca juga: Pansus LKPJ DPRD Sumbar Tinjau Lokasi Strategis untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun, rekomendasi DPRD dibacakan oleh Wakil Ketua Anton Yondra, diantaranya adalah Pemerintah Daerah/Bupati diminta melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kinerja, Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak lainnya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga diminta untuk lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan agar tidak lagi terjadi pengalihan wilayah kepada kabupaten/ Kota tetangga serta meningkatkan pengawasan atas kegiatan pembangunan di nagari, agar hasil kegiatan tersebut maksimal.

Lebih lanjut, katanya, dalam melaksanakan beberapa program unggulan daerah oleh OPD terkait, untuk lebih maksimal dan profesional lagi, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dalam penyaluran bantuan sosial, DPRD minta Bupati bersama OPD terkait untuk melakukan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tidak terjadi lagi kendala dan permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar: Kadisdik Harus Sinkron dengan Kebijakan Pusat

Diakhir rekomendasi DPRD, ia juga sampaikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat.

Penulis: Imel
Editor: BiNews