Gali Nilai Kawin Bajapuik Antarkan Yenny jadi Doktor Ilmu Hukum

Dapat diartikan bahwa Peraturan Daerah merupakan pengkongkritan kesepakatan menuju konsep ideal dalam upaya perlindungan terhadap nilai tradisi perkawinan bajapuik pada masyarakat Pariaman. Karena, pada masyarakat Pariaman tradisi adat dan budaya sangat melekat pada kehidupan sehari-hari mereka. Maka dibutuhkan suatu pengakuan Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlangsungan tradisi adat tersebut.

"Mengutik padangan David Easton, bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik berupa aturan pemerintah, maka ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Bertolak dari pandangan itu, maka perumusan suatu kebijakan publik dapat terakomodasi juga dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap nilai tradisi perkawinan adat bajapuik pada masyarakat Pariaman. Dengan menitik beratkan pertama kali (input) tuntutan, dukungan dan bersumber dari kebiasaan adat perkawinan yang ada pada masyarakat Pariaman, sehingga menghasilkan (output) suatu kebijakan Publik berupa Peraturan Daerah sebagai upaya peranan pemerintahan daerah dalam melestarikan nilai budaya perkawinan adat bajapuik supaya tidak punah tertelan oleh dampak dari globalisasi,"ujarnya.

Materi dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan kebudayaan tersebut haruslah berlandasan pada agama etika dan moral yang dianut oleh masyarakat Pariaman sebagai budaya Hukum masyarakat Pariaman. 'Werner Menski' dalam teori flying Kites mengambarkan adanya interaksi antara dimensi seperti nilai-nilai etika, norma-norma sosial dan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara adalah sebagai fakta dari kehidupan manusia dalam berkelakuan.

Yenny Febriyanti yang kini juga tengah memfinalisasi bukunya berjudul " Perkawinan Bajapuik, Tantangan Nilai Tradisi dalam Dinamika Hukum dan Globalisasi" juga merekomendasikan, hal sebagai berikut tokoh-tokoh masyarakat adat Pariaman hendaknya memberikan kontribusi serta arahan-arahan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung, dan tata cara tradisi perkawinan bajapuik pada generasi muda untuk menjaga keberlangsungan tradisi bajapuik di tengah-tengah zaman globalisasi sekarang ini.

"Kedua Pemerintahan Daerah Kota maupun Kabupaten Pariaman perlu meenerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kebudayaan atau Kearifan Lokal, yang di dalamnya memuat antara lain mengenai perlindungan nilai tradisi 'Perkawinan Bajapuik',"ujar Yenny. (rilis/melba)

Penulis: Imel
Editor: BiNews