Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan

JAKARTA, binews.id -- Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan bahwa revisi keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga membuka kesempatan lebih luas bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam ekosistem pertambangan.

Menurut Nevi Zuairina, revisi ini menciptakan peluang besar bagi dunia akademik untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa harus menanggung beban finansial besar dalam memperoleh izin usaha pertambangan dari nol. Melalui mekanisme kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta, perguruan tinggi dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui sistem bagi hasil yang diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU).

"Dengan adanya skema bagi hasil ini, perguruan tinggi dapat meningkatkan kemandirian finansial mereka tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran negara atau biaya pendidikan mahasiswa. Pendapatan tambahan ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mendukung riset, serta memperluas akses beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai lapisan masyarakat," ujar Nevi Zuairina.

Prioritas Perguruan Tinggi dalam Perizinan Tambang

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran

Dalam revisi UU Minerba ini, badan usaha yang bekerja sama dengan perguruan tinggi mendapatkan prioritas dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Hal ini memungkinkan kampus-kampus untuk mengembangkan pusat penelitian yang fokus pada peningkatan efisiensi industri pertambangan, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, serta pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, revisi ini juga memberikan kesempatan lebih luas bagi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertambangan. Dengan adanya skema ini, dosen dan mahasiswa dapat memperluas inovasi berbasis sains dan teknologi serta menjalin kemitraan strategis dengan industri dalam negeri maupun luar negeri. "Dengan mendorong riset akademik dalam eksplorasi sumber daya alam, efisiensi produksi, serta teknologi hilirisasi, kita dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri," tambahnya.

Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas

Meski memberikan banyak peluang, revisi UU Minerba juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi agar implementasinya berjalan optimal dan tidak menimbulkan dampak negatif. Salah satu tantangan utama adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari sektor pertambangan.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan

Nevi Zuairina menegaskan bahwa revisi ini mengamanatkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit berkala terhadap badan usaha yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa hasil kerja sama benar-benar digunakan untuk kepentingan akademik dan pendidikan.

Penulis: BiNews
Editor: Imel