Pertukaran Gagasan: Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar Terima Pansus I DPRD Musi Rawas
PADANG, binews.id -- Meningkatkan pemahaman serta menyerap referensi terkait penanganan permukiman kumuh dan reformasi struktur pemerintahan daerah, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Musi Rawas melaksanakan kunjungan kerja dan studi banding ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (8/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut disambut Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pansus I DPRD Musi Rawas membahas dua agenda penting. Pertama, strategi dan langkah-langkah dalam mencegah serta meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
Kemudian pertemuan tersebut juga membahas rencana perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
Baca juga: DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas, menyampaikan berbagai pengalaman dan pendekatan yang telah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dalam menangani isu pemukiman serta upaya reformasi birokrasi di tingkat daerah.
"Kami di Sumatera Barat berusaha menangani kawasan kumuh dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan masyarakat secara langsung," kata HM Nurnas.
Nurnas juga katakan sangat senang dapat berbagi pengalaman ini kepada rekan-rekan dari Musi Rawas.
Ia berharap kunjungan ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan yang bermanfaat antar daerah.
Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Musi Rawas, Syamsul Bahri, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan informasi yang diberikan.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi






