Legislator PKS Nevi Zuairina Apresiasi Rencana Prabowo Kurangi BUMN: Menuju BUMN yang Efisien dan Transparan

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat efisiensi, sinergi antarperusahaan negara, serta peningkatan daya saing BUMN agar lebih sehat dan profesional.

Politisi PKS ini menilai, pengurangan jumlah BUMN akan mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas dan fungsi antarentitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui praktik Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat.

Ia menegaskan bahwa negara cukup mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis bisa diserahkan kepada swasta.

Namun, legislator asal Sumatera Barat II ini juga menekankan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru.

"Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), hilangnya layanan publik, hingga potensi kerugian aset negara harus diantisipasi. Pemerintah wajib menyiapkan kompensasi dan reskilling bagi pekerja yang terdampak," tegasnya.

Nevi juga mengingatkan agar proses merger, likuidasi, atau konsolidasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan mengawasi penuh kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.

Ia mencontohkan beberapa BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang perlu penanganan tegas, serta BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel yang harus dikelola dengan cermat karena menyangkut pelayanan publik dan penugasan pemerintah.

"Saya Fraksi PKS mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun semua prosesnya harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik," tutup Nevi Zuairina. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel