Nurnas : Lembaga KI Harus Tetap 'On The Track', Jika Tidak Ini Konsekuensinya!

PESISIR SELATAN, binews.id --- Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas tokoh peretas (melahirkan) Komisi Informasi di Sumbar bersama-sama masyarakat sipil tahun 2014.

Itu disebut Nurnas saat jadi narasumber Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Painan Convention Center (PCC). Sejarah ada Komisi Informasi Sumbar yang bertugas menyelesaikan sengeketa informasi publik dan mengawal terbuka informasi publik di Sumbar.

"Kala itu (2013) dua orang anak muda datang dan berdiskusi dengan saya, Rony Saputra LBH dan Adrian Toaik seorang wartawan, lalu ada demo penyampaian aspirasi untuk membentuk Komisi Informasi di Sumbar 2013. Akhirnya saya selaku Anggota DPRD merespon dan berjuang dengan kawan di Komisi III DPRD Sumbar waktu itu, ada angatata lain Zulkifli Djailani selalu Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar untuk mendesak Pemprov Sumbar memfasilitasi lahirnya Komisi Informasi sesuai UU 14 Tahun 2008,"ujar HM Nurnas.

Dua periode kini Komisi Informasi Sumbar Nurnas terus melakukan pengawalan.

Baca juga: Halal Bihalal PJKIP Sumbar, Pesan HM Nurnas: Jaga Silaturahmi dan Terus Gaungkan Keterbukaan Informasi Publik

"Tugas KI (komisi informasi) itu memastikan terbukanya informasi publik yang diproduksi oleh semua badan publik yang dibiayai APBN atau APBD. Jika tak itu kerjanya KI maka saya orang pertama yang menghook-nya. Alhamdulillah hari ini di periode kedua KI Sumbar masih on the track, bahkan saya menyaksikan sendiri sebuah lembaga didanai APBD memajang anggarannya di dinding kantornya, berapa gaji dan perjalanan dinas komisioner KI bisa diketahui,"ujar HM Nurnas.

Adanya Bimtek ini tentu memberikan pemahaman kepada seluruh orang bahwa transparansi atau keterbukaan itu bagian dari partispasi dan pengawasan terhadap semua hal yang didanai oleh uang rakyat. (rilis: ppid-kisb)

Penulis: Imel
Editor: BiNews