Membangun Sisnas untuk Ketangguhan Menghadapi Bencana

Sisnas Penanggulangan Bencana perlu diformulasikan secara komprehensif dan inklusif, yaitu pelibatan berbagai pihak. BNPB memandang bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama atau menyebutnya dengan keterlibatan pentaheliks. Pentaheliks ini terdiri dari pemerintah, pakar atau akademisi, lembaga usaha, masyarakat dan media massa. Pentaheliks tersebut bukan hanya suatu konsep tetapi ini harus operasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

FGD yang dibuka Plt. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan bahwa visi penanggulangan bencana ke depan yaitu mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Tangguh bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menekan dan melakukan secara efisien dalam pemulihan, seperti saat masyarakat Indonesia menghadapi bencana hidrometeorologi, geologi dan bahkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Sejak gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 lalu, Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kejadian tersebut telah menjadi tonggak lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya ini diikuti dengan terbentuknya BNPB pada tahun 2008. Penguatan resiliensi bangsa Indonesia perlu terus dilakukan dan didukung oleh unsur pentaheliks penanggulangan bencana.

Lebih dari 300 peserta dari unsur pentaheliks baik dari tingkat lokal maupun nasional bergabung dalam FGD rangkaian 13 tahun BNPB berkarya. (*)

Penulis: Imel
Editor: BiNews