Musrenbang RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026 Resmi Dimulai, Ditargetkan Tuntas dalam 3 Bulan

PADANG, binews.id - Mengusung visi "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan" Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2021-2026 dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, di Sati Hall, Pangeran Beach Hotel, Kamis (6/5/2021)

Diikuti sedikitnya 200 peserta, Musrenbang ini menjadi yang pertama di Indonesia diantara provinsi maupun kabupaten dan kota lain hasil Pilkada Serentak tahun 2020 lalu.

Hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Hamdani dan Ketua DPRD Sumbar Supardi, yang keduanya juga menjadi narasumber. Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, serta bupati dan walikota se-Sumatera Barat, Kepala Bappeda se-Sumatera Barat, perwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan swasta serta organisasi dan lembaga masyarakat.

Selain itu juga tampil sebagai narasumber, dua orang praktisi di bidang pertanian Teuku Firmansyah yang sukses mengembangkan potensi kopi dengan branding 'Solok Rajo' dan Yuliza Zen, penggiat wisata yang sukses mengelola Desa Wisata Kubu Gadang, Padang Panjang.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran

"Musrenbang ini merupakan wujud akselerasi percepatan pembangunan Sumbar sesuai keinginan Gubernur dan wakil gubernur sesaat usai dilantik. Saat itu Gubernur menyampaikan bahwa yang pertama dilakukan adalah penyusunan RPJMD. Jadwalnya yang biasa 6 bulan, kita ingin bisa tuntas selama 3 bulan," ujar Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri saat menyampaikan laporan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat membuka acara mengatakan, RPJMD Sumbar dengan tujuh program unggulan diharapkan dapat menjawab tantangan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar.

Kedepan Mahyeldi mengatakan pemerintah bukan hanya mengejar target kerja tapi juga kinerja, sehingga butuh perencanaan yang matang serta harus ada koordinasi dan sinergitas dengan semua pihak, khususnya bupati dan walikota termasuk para perantau.

"Semoga semua peserta dapat proaktif dalam memberikan saran dan rancangan RPJMD. Karena RPJMD ini bukan hanya milik Provinsi Sumbar, tapi juga milik Kabupaten Kota di Sumbar, oleh karena itu kontribusi pandangan atau pendapat semua akan jadi bagian penting yang menyempurnakan dan mengait dengan rencana pembangunan jangka menengah di Sumatra Barat," ujar Mahyeldi.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan

Senada, Ketua DPRD Sumbar Supardi, berharap setelah RPJMD ini ditetapkan menjadi Perda, bisa dijalankan secara optimal, mengingat periode kepemimpinan yang singkat, hanya 3,5 tahun.

Penulis: Imel
Editor: BiNews