Ilmu Politik Unand Gelar Kuliah Umum, Bahas Datakrasi Menjadi Alat Bukan Menggantikan Rezim

"Dalam proses pemilihan analis data memanfaatkan data data media sosial untuk mencari tahu preferensi politik, kebutuhan dan sebagainya, yang dimanfaatkan bagi para calon untuk mengetahui masyarakat, sehingga lebih mudah untuk membuat konten isu dalam berkampanye," jelas Wakil Dekan III Fisip Universitas Lampung ini.

Sementara itu, Dr Aidinil Zetra mengemukakan pandangannya terkait masa depan demokrasi akan ditentukan oleh datakrasi ini. Banyak contoh negara yang sudah mencapai governance 4.0 dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan.

"Datakrasi menjungkirbalikkan hakikat demokrasi, jika demokrasi bicara tentang hak, maka datakrasi akan bicara tentang kebenaran, karena basisnya adalah data data yang dihimpun dari banyak orang. Bahkan demokrasi perwakilan dengan menjaring aspirasi ke lapangan yang dilakukan politisi, akan tidak berguna jika muncul datakrasi ini," papar dosen Ilmu Politik Unand ini.

Baca juga: Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Unand Gelar Kegiatan di Desa Wisata Kubu Gadang

Dia memprediksi datakrasi ini akan semakin menguat, dengan terus berkembangnya teknologi analisa data.

"Jika datakrasi berjalan, maka alat demokrasi akan hilang, harus ada internet gratis dan gawai gratis bagi warga, warga harus aktif melakukan aktivitas di media sosial sehingga bisa dicrawling oleh IA. Prasyarat ini tentu berat bagi Indonesia, tapi bagi negara lain bisa saja ini dilakukan, sehingga pemerintahan akan tergantikan dengan datakrasi ini," ungkap Aidinil.

Kegiatan diskusi ini merupakan kegiatan rutin dari Magister Ilmu Politik Unand setiap bulannya. "Kuliah umum ini semoga bisa membuka cakrawala berpikir bagi mahasiswa dan masyarakat," ungkap Ketua Promag MIP Dr Tengku Rika Valentina.

"Saat ini siapa yang menguasai data dan program analisis data maka dia yang akan menguasai dunia," pungkas Nofal Wiska menutup sesi kuliah umum ini. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews