Kasus Seksual Anak Meningkat di Kota Padang, Ketua DPRD : Status KLA-nya Dipertanyakan

PADANG, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sorot meningkatnya kasus seksual pada anak di Kota Padang. Kalangan DPRD Padang mempertanyakan status Kota Padang yang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, menyampaikan, jika kasus kekerasan kepada anak terus meningkat, tak pantas rasanya Kota Padang menggenggam titel Kota Layak Anak (KLA). Karena kasus serupa ini menurutnya sangat memalukan sekali.

"Perlu dijelaskan oleh Pemko Padang disisi mana kita disebut kota yang layak terhadap anak," ujar kader Gerindra ini pada, Minggu (21/11/2021).

Ia menyampaikan, ini adalah masalah yang berat dan perlu untuk diselesaikan Pemko Padang secepatnya. Apalagi Padang ibu kota Provinsi dan pemimpin di Sumbar ialah seorang Buya.

Baca juga: DPRD Sumbar Tetapkan Kesepakatan Awal RPJMD 2025--2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

"Problem ini tak bisa didiamkan. Apalagi Sumbar berfalsafah Adat Basandi Syara' Syara Basandi Kitabullah (ABS SBK)," ucap Koordinator Komisi IV DPRD Padang ini.

Ia mengatakan, dengan masalah ini membuktikan bahwa program Pemko Padang yang dilaunching seperti 18 dan 21 tak berjalan maksimal dan terkesan sekedar seremonial saja.

"Kita berharap ini perlu dievaluasi dan buatlah program yang implementasinya berbekas di tengah-tengah masyarakat dan tak untuk mendapat penghargaan saja, namun diamalkan betul oleh warga Kota Padang," tuturnya.

Ia menyampaikan, sinergisitas semua pihak perlu dilibatkan Wali Kota ke depannya, termasuk MUI. Agar perubahan terjadi dan kekerasan pada anakk tak ada lagi kasusnya di Kota Padang. "Termasuk seksual, jangan sebuah program dibebankan di satu OPD saja. Nanti hasilnya tak maksimal," katanya. (*/Das)

Baca juga: Komisi V DPRD Sumbar Terima Aspirasi IKSB, Bahas Pembangunan Pesantren dan Lapangan Sepak Bola di Sunua

Penulis: Imel
Editor: BiNews