Nofal Wiska Bacakan Putusan SIP dengan Termohon Pemko Padang

PADANG, binews.id -- Sidang Sengketa Informasi Publik (SIP) dengan termohon diputuskan Majelis Komisioner dipimpin Ketua Nofal Wiska, Rabu 12 Januari 2022.
"Dua register sidang SIP dengan pemohon Danil selaku kuasa dan Pemko Padang sebagai termohon, putusannya dibacakan pada sidang terbuka dan terbuka untuk umum," ujar Nofal usai sidang di ruang sidang Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB).
Dua sidang sengketa tercatat pada register 18 dan 20 tahun 2021, tentang informasi dokumen IMB dan serta Keterangan Rencana Kota. Dan register soal ahli waris dan dokomen kematian.
"Register 18 putusannya informasi terbuka dan diberikan ke pemohon informasi dengan menghitamkan soal data pribadi yaitu NIK terkait orang lain pada dokumen tersebut," ujar Nofal didampingi Panitera Pengganti Kiki Eko Saputra.
Baca juga: Pemko Padang Siap Gelar Drill Tsunami, Wujudkan Kota Tangguh Bencana
Sedangkan register 20 majelis komisioner dengan anggota Arif Yumardi dan Adrian Tuswandi memutuskan mengukuhkan tidka diberikan informasi dimaksud kepada pemohon informasi.
"Alasannya PPID Pemko Padang tidak menjadikan PPID kelurahan sebagai bagiannya, otomatis informasi tidak dikuasai oleh PPID Pemko Padang dan ada kekeliruan prosedur informasi publik atau in persona," ujar Nofal.
Atas pembacaan putusan itu kata Nofal ada waktu 14 hari sejak para pihak sejak menerima putusan untuk menerima atau mengajukan keberatan ke PTUN atau Pengadilan Negeri berdasarkan UU 14 tahun 2008 junkto Perma 2 Tahun 2011. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Perkuat Akses Ekonomi Warga, PT Semen Padang Salurkan 300 Zak Semen untuk Nagari Ampek Koto
- Ketua DPRD Padang Muharlion Sapa Warga dalam Subuh Mubarokah, Dengarkan Langsung Keluhan Masyarakat
- Ketua DPRD Padang Muharlion Ikut Malamang dengan Warga, Sekaligus Resmikan Kongsi Kematian Aia Pacah
- Perkuat Sinergi, Kabid Humas Polda Sumbar Ajak Media Jadi Pilar Demokrasi di Ranah Minang
- Ikuti Tahapan Monev 2025, Bukti Komitmen Sekretariat DPRD Sumbar pada Keterbukaan Informasi Publik