Gubernur Mahyeldi Optimis Fly Over Sitinjau Mulai 2023

PADANG, binews.id -- Rencana pembangunan fly over Sitinjau Laut, yang termasuk dalam 35 proyek prioritas nasional terus menunjukkan progres positif. Pasca kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, ke jalur padat logistik transportasi darat lintas tengah sumatera, pada April tahun lalu, Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 ini menganggarkan dana untuk revisi desain masterplan dan DED yang telah disiapkan Kementerian PUPR.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi rencana pembangunan fly over Sitinjau Laut dengan yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi, bersama 11 dirjen dari 8 kementerian dan OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Hadir diantaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN.

Dalam rapat gubernur mempresentasikan urgensi pembangunan fly over yang merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK). Selama periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang. Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit.

Baca juga: Andre Rosiade: Hutama Karya Menang Tender Flyover Sitinjau Lauik Senilai Rp2,8 Triliun

Presentasi Gubernur mendapat apresiasi dari peserta rapat. Oleh sebab itu gubernur optimis pembangunan fisik fly over yang diyakini akan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah tersebut bisa dimulai awal tahun 2023 nanti.

"Alhamdulillah dari rapat kemaren ada 11 Dirjen yang hadir dari 8 kementrian dan insyaallah pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun flyover," harap Buya Mahyeldi, saat diwawancarai Jumat (14/1/2022).

Ditambahkan gubernur, dalam rakor tersebut seluruh Dirjen yang hadir memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan di provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementrian dalam rangka percepatan.

"Dengan rapat koordinasi kemaren sudah ada kesamaan dan memahami apa tugas masing-masing. Mohon doanya, seluruh masyarakat di ranah maupun di rantau agar diberi kelancaran, sebab ini menjadi bagian tanggung jawab kita kepada rakyat dan Allah SWT supaya di jalan nasional ini tidak ada lagi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban," tambah Buya Mahyeldi.

Baca juga: Iringan Rombongan Gubernur Sumbar Nyaris Jadi Korban Longsor Sitinjau Lauik

Lebih lanjut, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor. Diantaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih dibawah 5 hektar.

Penulis: Imel
Editor: BiNews