Laporan Pengawasan BPKP Sumbar Tahun 2021 Diterima Gubernur

PADANG, binews.id -- Bertempat di Komplek Gubernuran Sumatera Barat (Sumbar), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Dessy Adin, menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2021, kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah,, Senin (31/1).

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2021 tersebut diterima secara langsung oleh Buya Mahyeldi dengan didampingi oleh Plt. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, Betty Vetria.

Dessy Adin, menjelaskan bahwa Laporan Pengawasan BPKP Sumbar ini berfokus pada delapan muatan isu strategis meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), Perlindungan Menghadapi Pandemi, Percepatan Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Ketahanan Nasional, Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan (Akuntabilitas Keuangan Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa), Peran Korporasi Negara dan Daerah dalam Memulihkan Ekonomi, serta Penguatan Good Goverment Governance dan Pengendalian Kecurangan di Wilayah Sumbar.

Mahyeldi merespons dengan baik penjelasan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar atas pokok-pokok permasalahan dalam laporan tersebut, terutama terkait isu ketahanan pangan serta meminta Inspektur Provinsi Sumatera Barat untuk segera menindaklanjutinya.

Baca juga: Dorong Investasi Energi Hijau, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Punya Potensi Luar Biasa

Menurut gubernur, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan dan juga memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran karena telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2021, serta berharap BPKP dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kerja sama.

"Kami berharap agar BPKP Sumbar terus melakukan Pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih bermasalah, agar ke depannya bisa berbenah dan kami tindak lanjuti sesuai hasil pengawasan," kata Gubernur.

Hadir juga dari BPKP Sumbar Kepala Bagian Tata Usaha, Hendra Cipta, Koordinator Pengawasan Bidang P3A, Agus Prasetyo Budi, Koordinator Pengawasan Bidang IPP, Taufik Maulana Hamzah Putra, Koordinator Pengawasan Bidang APD, Ali Ihsan, Koordinator Pengawasan Bidang AN, Sudiro, dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Riandi Putra. (*/bi)

Baca juga: Pasca Insiden di Alahan Panjang Mahyeldi Minta Pengawasan Penginapan Diperketat

Penulis: Imel
Editor: BiNews