UUTPKS Disahkan, Lisda Hendrajoni : Dukungan Polri Menjadi Langkah Baik untuk Implementasi UU Ini

JAKARTA, binews.id -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengapresiasi lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo pasca disahkannya UU TPKS melalui Sidang paripurna DPR RI beberapa waktu kemarin.

"Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut," ujarnya.

Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan, pihaknya bakal mempercepat usulan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim.

"Polri tetap konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim dan ditindaklanjuti juga sampai dengan tingkat Polda dan Polres," kata Dedi seperti yang dikutip dari salah satu media.

Baca juga: Ketahanan Pangan di Bantul: Kapolri Dorong Swasembada Jagung Nasional

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menyambut baik langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Polri guna mengimplementasikan UU TPKS kedepan. Lisda menilai, Efektivitas penerapan UU TPKS akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Polri.

"Kami sangat menyambut baik, upaya kepolisian dalam menindaklanjuti pengesahan UU TPKS. Dengan ini kami sampaikan Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri. Karena bagi kami penerapan UU TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum agar menjadi efektivitas," ujar Lisda.

Srikandi Nasdem tersebut menyebutkan, dengan terbentuknya Direktorat PPA yang nanti perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS.

Namun menurutnya, proses pembentukannya perlu dibahas bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Baca juga: Polri Bongkar Tambang Timah Ilegal di Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp10 Miliar

" Tentu ada proses dan tahapan yang akan dilalui, seperti pembahasan dengan sejumlah kementrian. Namun kita sangat berharap proses pembentukan Dir PPA di Polri dapat berjalan lancar sampai adanya Keputusan Presiden (Kepres) sebagai dasar pembentukannya, Aamin." pungkas Politisi dari Sumatera Barat tersebut.(

Penulis: Imel
Editor: BiNews