HM Nurnas : Keterbukaan Informasi Efektif Menangkal Korupsi di Badan Publik

"Kita selain menjalankan fungsi KI Sumbar serta bagaimana penyampaian informasi publik, hari ini informasi publik bukan hanya kebutuhan publik tetapi keterbukaan informasi publik harus clear tahun dimana akan datang dan bagaimana politikal will kepala daerah untuk badan publik memberikan informasi publik kepada masyarakat," ujar Arief Yumardi sembari menambahkan Bank Nagari sejauh ini belum memiliki PPID

Harapan Arief Yumardi, pihaknya mendorong serta PPID utama harus peran dan PPID pendamping memberikan layanan publik terutama OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar, karena hanya 8 OPD berikan laporan informasi publik dari 48 OPD.

"KI Sumbar sangat berat dalam menjalankan fungsi di Sumbar, semoga dukungan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar dapat mendapatkan informasi publik kpd masyarakat," ujar Arief Yumardi

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Praktisi Khairul Anwar Tan Marajo mengatakan, pemberian informasi kepada masih kabur, karena perencanaan hanya terbuka semua dan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan belum optimal.

"Komisi Informasi harus membuat standar ukur yang jelas. Sejauh mana Keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan mengharapkan Komisi Informasi Sumbar terus melakukan koordinasi dengan BPM Sumbar untuk mendapatkan hak informasi publik dari masyarakat," ujar Tan Marajo.

Kepala dinas Diskominfotik Sumbar Jasman Rizal mengatakan, pihaknya melihat sifat masyarakat Sumbar terbuka, namun ada hal secara kelembagaan belum terbuka.

"Ada indikator lain, keterlambatan Keterbukaan informasi publik suatu keniscayaan kepada masyarakat, " ujar Jasman Rizal.

Menurut Jasman Rizal, pihaknya mengalami kendala dari PPID pendamping dimulai dari internal juga mendapatkan dan beberapa hal tidak dapat disampaikan kepada masyarakat.

"Kami sangat mendukung keterbukaan informasi publik, semoga dapat dukungan semua pihak," ujar Jasman Rizal sembari menambahkan pihaknya bakal mendesak OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar untuk memberikan laporan untuk Keterbukaan informasi publik

Ketua KI Sumbar Noval Wiska mengatakan, pihaknya mendukung keterbukaan informasi publik dan minta OPD dan stakeholder lainnya untuk melakukan keterbukaan informasi masyarakat amat dibutuhkan masyarakat khususnya penggunaan faedah dan Negara.

Penulis: Imel
Editor: BiNews