Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumbar Angkat Bicara

Dan tentu saja akan berdampak positif bagi dunia industri penyiaran di Sumbar. Lembaga penyiaran akan tumbuh dan berkembang di Sumbar. Selain itu, kuantitas dan kwalitas penyiaran berkonten lokal akan terus meningkat di Sumbar, dan akan membawa dampak positif terkait ekpose potensi wilayah di Sumbar dalam berbagai bidang.

Tahapan ASO di Sumbar hingga saat ini KPID memandangnya belum sesuai tahapan. Seharusnya telah diterapkan tahap pertama di Sumbar tanggal 30 April yang lalu. Namun hingga hari ini penetapan tahap satu di Sumbar masih belum dilaksanakan. KPID memandang hal ini terjadi akibat belum maksimalnya persiapan pelaksanaan ASO oleh penyelenggara pemegang muk maupun lembaga penyiaran swasta sendiri.

Dari monev KPID di lapangan, KPID menemukan fakta sejumlah pemegang muk di Sumnar belum memiliki standar infrastruktur untuk menunjang realisasi, seperti studio mini bersama, tenaga SDM pendukung, hingga pemancar relay yang belum merata di Sumbar.

Baca juga: Sumbar Siapkan Diri Jadi Tuan Rumah Hari Penyiaran Nasional dan Rakornas KPI 2025

Kendala penerapan ASO di Sumbar antara lain kurang masifnya koordinasi pusat dan daerah. Belum lengkapnya infrastruktur pendukung dan SDM pemenang tender muk di Sumbar. Kurang aktifnya lembaga penyiaran swasta baik lokal dan berjejaring mendukung realisasi ASO di Sumbar. Belum adanya kepastian 10 persen siaran lokal oleh lembaga jejaring nasional di daerah bersiaran di Sumbar.

Menyikapi kondisi tersebut, maka KPID menghimbau seluruh stakeholder terkait bahu membahu menyukseskan program ASO ini di Sumbar, terutama pemenang muk, lembaga penyiaran, Kementerian dan Pemerintah Daerah. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews