Memulai lagi Reforma Agraria

SATU-satunya hal yang dapat mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat adalah dengan memberikan secara merata pengelolaan hak tanah kepada seluruh masyarakat tanpa ada intervensi atau paksaan dari Pemerintah dalam hal pengelolaan.

Masyarakat diberi kebebasan untuk mengolah sendiri tanahnya, sehingga masyarakat bebas menentukan tanaman atau tumbuhan apa yang ingin ditanamnya. Masyarakat harus diberikan kebebasan dalam berkarya dan menumbuh-kembangkan kreatifitasnya sehingga lahan-lahan yang diberikan Pemerintah dapat produktif secara berkala dan termaksimalkan.

Atas pernyataan itulah, masyarakat seharusnya sudah harus mandiri menentukan nasib dan masa depan demi mencapai Indonesia yang sejahtera. Namun, dalam prakteknya, Pemerintah masih saja abai terhadap hak warganya. Adanya kasus Pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok yang menyebabkan aparat bentrok dengan warga sekitar Gunung Talang. Hal tersebut lantas menimbulkan tanda tanya. Masih adakah perhatian pemerintah kepada warganya, masih adakah uluran tangan pemerintah kepada rakyatnya yang membutuhkan di saat rakyatnya sangat membutuhkan bantuan.

Perusahaan yang mempunyai modal besar dapat melakukan deal-deal dengan pemerintah setempat sehingga hak-hak rakyat menjadi komoditas yang dapat diperjual-belikan. Ketika telah terjadi transaksi kepentingan antara Perusahaan dengan Pemerintah maka rakyat menjadi taruhan. Seharusnya, Negara hadir menjadi penengah atau menjadi penentu kebijakan dalam memutuskan kemaslahatan antara dua kepentingan yang saling berlawanan.

Hubungan Negara-Bisnis

Dalam buku "Sosiologi Konflik Agraria" Karya Prof. Afrizal salah satu seorang Sosiolog Universitas Andalas yang beliau pakar di bidang Konflik Agraria mengatakan, Negara di Indonesia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan bisnis. Kenyataan ini salah satunya terlihat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan dimana pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan para investor ketimbang kepentingan penduduk setempat (Soetrisno, 1995 & Afrizal, 2005).

Bahwa untuk mencapai kemakmuran negara harus menjual segala hal yang berhubungan dengan masyarakat sehingga masyarakat dijadikan sasaran empuk dalam mensukseskan kepentingan-kepentingan pemerintah demi mencapai kemakmuran. Masyarakat hanya menjadi penonton ketika pemerintah telah berhasil dengan proyek-proyek yang dibangun, yang kemudian dapat mencapai keuntungan yang besar tanpa memperhatikan nasib dan masa depan rakyat.

Ada dua penjelasan mengenai kuatnya hubungan antara negara dengan bisnis di Indonesia. Pertama, penjelasan-penjelasan yang dilandasi oleh argumentasi Marxis bahwa negara Indonesia bukan hanya berhubungan baik dengan bisnis, malah dikontrol oleh bisnis. Kata Marx, negara bertindak sebagai alat kapitalis dalam artian dia menfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pengusaha dengan menggunakan cara apa saja.

Kedua, Negara terjebak dalam aktivitas mediasi antara kelas kapitalis nasional dengan kelas kapitalis internasional, sehingga kapitalis lokal merasa perlu untuk masuk kedalam permainan kapitalis yang besar namanya. Akan tetapi, mereka tidak mampu untuk bersaing secara bebas dengan kapitalis dunia dan akibatnya mereka menagih perlindungan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk subsidi. Pemerintah merespon secara positif permintaan mereka itu dengan cara membuat dan mengimplementasikan regulasi untuk mendukung kelas kapitalis nasional tersebut untuk mendapatkan subsidi (Robinson, 1990).

Mewujudkan Reforma Agraria

Dalam diskusi yang kami hadiri di Fakultas Hukum tanggal 18 April 2018 yang bertema "Wujudkan Reforma Agraria, Bantu Cegah Krisis Agraria" kami menemukan beberapa point yang berhubungan langsung dengan akar pemecahan masalah agraria di Indonesia. Pertama, masalah agraria sudah ada sejak zaman Soekarno di tahun 1960 bahwa saat itu Soekarno mulai memikirkan cara bagaimana tanah-tanah yang ada di Indonesia memiliki Tanda Pemilik Perorangan sehingga Soekarno mulai meletak pondasi dasar mengenai pertanahan Indonesia. Kedua, Data Administrasi yang dikelola oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) belum di Update dari tahun ke tahun sehingga total tanah yang ada di Indonesia tidak dapat dihitung secara pasti dan terukur. Ketiga, Peraturan perundang-undangan yang belum memiliki kekuatan hukum secara pasti dan masih luas tafsiran mengenai pertanahan Indonesia sehingga pemerintah saat ini masih sulit untuk mengidentifikasi akurasi keberadaan tanah.

*Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas