Karena Ulama Tidak Satu Kata

*Miko Kamal

Selasa, 14 April 2020 | Opini
Karena Ulama Tidak Satu Kata
Miko Kamal - Ketua MJP, Padang
IKLAN GUBERNUR

Masjid kami masjid tengah kota. Terletak di belakang Kampus Pascasarjana Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Persisnya di Jalan Perak II No. 2 Padang. Karena berlokasi di Jalan Perak, kami menyebutnya Masjid Jihad Perak. Kami suka menyingkatnya MJP.

Jalan Perak II masuk wilayah Rukun Warga (RW) 8, Kelurahan Kampung Jao. RW 8 dihuni sekitar 200 Kepala Keluarga yang tersebar di 5 Rukun Tetangga. Jumlah penduduknya sekitar 600 jiwa. Sebagian besar warga RW 8 mampu secara ekonomi. Tergambar dari hampir semua rumah yang dibangun permanen. Sebagian besar warganya terpelajar. Ada yang pengusaha, pengacara, pekerja kantoran dan pensiunan bank dan pemerintahan. Walikota Padang dan keluarganya berdomisili di RW 8. Sebagian kecilnya ada yang mengharapkan uang dari usaha harian.

Penduduk miskin tidak banyak. Hasil pendataan pengurus MJP, di sekeliling masjid ada 15 keluarga kurang mampu. 15 keluarga itulah yang kami berikan bantuan pengaman sosial ketika virus corona (Covid-19) mulai datang menyerang. Kami menyebutnya sebagai program "Masjid Pengaman Sosial Ekonomi Corona". Bantuan tahap pertama sudah lunas kami berikan pada tanggal 28/3/2020 ketika pemerintah masih agak ke agak juga.

Bantuan yang diberikan berbentuk sembako; beras, telur, gula dan minyak goreng. Ada juga uang kontan. Tapi jumlahnya tidak banyak. Total bantuan pengaman sosial itu berjumlah Rp. 500.000 per kepala keluarga. Lumayanlah.

Beragam program reguler dijalankan di MJP. Setiap Jumat ada pembagian makan siang gratis untuk jamaah yang membutuhkan. Sudah sekitar 3 tahun berjalan. Terakhir, nasi bungkus yang dibagikan sekali sepekan itu berjumlah 100 porsi. Mulanya hanya 40. Meningkat menjadi 50, 75 dan akhirnya 100. Uangnya tidak dari kas MJP. Tapi, berasal dari donatur khusus. Saya sering menyebutnya dana non-budgeter MJP.

Setiap hari ada minuman panas yang disediakan di MJP. Kopi dan teh. Jamaah bebas menyeduhnya di pojok kiri depan masjid pada kitchen set yang kami sediakan. Kitchen set-nya representative.

Tidak hanya itu. Setiap 10 malam terakhir MJP juga menggelar itikaf bersama. Sebenarnya, itikaf bersama sudah biasa. Dilakukan di banyak masjid di Padang dan kota-kota lainnya. Bedanya, di MJP, setiap peserta itikaf (sekitar 100 orang) dihadiahi itikaf kit. Itikaf kit berisi handuk kecil, peralatan mandi dan Alquran kecil. Peralatan itu dimasukkan ke dalam pouch bag berdisain kekinian.

Dua tahun terakhir, sebuah bank syariah memilih MJP sebagai tempat itikaf bagi karyawannya. Mulai tahun kemarin, sebuah lembaga keuangan non-bank juga melakukan hal yang sama di MJP.

Setiap hari MJP penuh dengan jamaah. Terutama pada waktu Zuhur. Sebagian besar jamaahnya orang luar. Pekerja selingkar masjid. Mulai dari pegawai kantoran di Jalan Sudirman sampai penjaga toko-toko di Jalan Permindo, Jalan Ratulangi, Jalan Belakang Olo dan sekitarnya.

Sejak Covid-19 mulai menyerang Padang, MJP mengikuti himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Jumatan ditiadakan. Shalat fardhu 5 waktu juga tidak. Kebijakan lockdown masjid diberlakukan. Pagar masjid digembok rapat. Hanya penjaga masjid dan keluarganya yang bisa keluar masuk masjid. Mulanya aman saja. Sekitar 2 minggu berjalan tanpa riak. Masuk minggu ketiga baru mulai bising.

Warga yang tidak suka dengan kebijakan lockdown masjid mulai mempertanyakannya. Group WA masjid mulai ramai. Mengapa masjid ditutup? Mengapa orang beribadah dihalangi? Pengurus kok lebih takut kepada Covid-19 ketimbang takut kepada Pembuatnya? Dan pertanyaan-pertanyaan standar lainnya yang banyak beredar di media sosial.

Halaman:

*Ketua MJP, Padang

Marhaban ya Ramadhan 2025
Bagikan:
Ketua KI Sumbar, Musfi Yandra

Standar Layanan Informasi Publik

Opini - 26 Februari 2025

Oleh: Musfi Yendra

Musfi Yendra - Ketua Komisi Informasi Sumba

Keterbukaan Informasi Publik Nagari

Opini - 07 Januari 2025

Oleh: Musfi Yendra

Pembelajaran Berdiferensiasi Melalui GAME-PAQ

Opini - 18 November 2024

Oleh: Misdawati, S.Pd, M.Pd

Musfi Yendra - Ketua Komisi Informasi Sumba