ARTIKEL
Pansel KI Pusat Langgar Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan?
*Adrian Tuswandi

Kalaupun ada peluang perbaikan, maka peluang itu hanya pada jadwal, bukan pada tahapan.
Dan kalaupun Pansel merubah Tahapan Seleksi, tidak ada pengumuman sebelumnya bahwa ada perubahan Tahapan Seleksi.
Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu patut disimpulkam bahwa Seleksi KI Pusat telah mreanggar azas paling prinsip dari hukum yaitu Azad Kepastian Hukum.
Azas Keadilan Hukum
Salah satu perwudan Azas Keadilan Hukum dalam seleksi adalah memberikan hak peserta seleksi sesuai dengan haknya yang sebelumnya sudah ditetapkan hukum dan telah ditetapkan lebih operasional oleh Pansel.
Hak peserta KI Pusat berdasar penetapan Tahapan Seleksi oleh Pansel adalah bahwa seluruh peserta yang lulus Tahap Penulisan Makalah adalah mengikuti Asassmen test dan Wawancara.
Pengumuman Pansel NOMOR: 13/PANSEL.KIP/11/2021
HASIL ASSESSMENT TEST DAN JADWAL SELEKSI WAWANCARA CALON
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2021-2025
Berdasarkan hasil Assessment Test Calon Anggota Komisi Informasi Pusat ini telah menghilangkan hak setidaknya 27 Calon Anggota KI Pusat dari 63 peserta yang lulus tahapan Penulisan Makalah, dan hanya mengikutkan 36 peserta ke tahap wawancara.
*Calon Gagal di Asesesmen Tes
Opini Terkait
- Musfi Yendra: Standar Layanan Informasi Publik
- Musfi Yendra: Keterbukaan Informasi Publik Nagari
- Nevi Zuairina: Refleksi Energi Indonesia Tahun 2024 dan Harapan Menuju 2025
- Misdawati, S.Pd, M.Pd: Pembelajaran Berdiferensiasi Melalui GAME-PAQ
- Musfi Yendra: Keterbukaan Informasi Publik di Era Presiden Prabowo
Refleksi Energi Indonesia Tahun 2024 dan Harapan Menuju 2025
Opini - 05 Januari 2025
Oleh: Nevi Zuairina