Ranperda KIP

Ungkapan itu ad ajuga ebnarnya sihx tapi sebagai OPD ynag badan publik jelas banyak salahnya , karena yang dilakuakb Komisi Informasi bagian dari pelaksanaan UU 14 tahun 2007 dan PP 61 tahun 2010, kalau OPD berisikap setengah hati tentu itu pengangkangan terhadap hukum postif yang sah di negara ini.

Penulis juga mengaanalisa wajar saja OPD dan badan publik di daerah sepelakan pengelolaan ketebrukaan informasi publik karena ada dualiems kewenangan terkait UU 14 tahun 2008, di pusat yang menonjol adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sementara pemerintah daerah itu induk semangnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Celah ini mungkin membuat OPD atau badan publik di daerah tak menghiraukan pengelolaan informasi sesuai ketentuan. Ada Permendagri 3 tahun 2017 tentang pengelolaan informasi publik di Kemendagri dan Pemerintah Daerah, tapi itu baru regulasi yang tak secara berkala diberi penguatan ke pemerintah daerah.

Nah solusi celah dan membuat legitimatenya KIP adalah Perda, ini akan mengikat kepatuhan pemerintah daerah dan jajarannya terhadap kebijakan ketebrukaan informasi publik.

Diyakini dengn Ranperda KIP sah menzrut inisiator Ranperda HK Nurnas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik utama mapun pembantu tidak menjadi lampu togok lagi, hidup saat ada minyak yaitu tuntutan keterbukaan informasi publik diajukan sengekta informasi publik ke Komisi Informasi atau ke Polisi, atazlu pudur kalau sengketa informasi publik tidak ada.

Ingat masyarakat global makin cerdas, satu permohonan informasi tentang realisaai APBD saja, sekali kirim kini bisa sampai ke seluruh OPD. Menghadapi kecerdasan publik adalah berbenah total dan bekerja serta melayani dengan regulasi.

Ranperda inisiatif dibuat DPRD adalah proses terbalik dari Ranperda yang diajukan pemerintah provinsin tapi nanti ujungnya sama yaotu menjadi Perda Provinsi.

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karenanya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (*)

*Komisioner KI Sumbar 2014-2023