Gubernur Sumbar Paparkan Langkah Tekan Laju Inflasi ke Komisi XI DPR RI
PADANG, binews.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama instansi terkait lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar terus berupaya melakukan berbagai langkah strategi guna menekan laju inflasi. Diantaranya dengan menjaga suplai pangan, ketersediaan pupuk, hingga mengintervensi pasar melalui operasi pasar, dan pameran.
Demikian diungkapkan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi saat menerima Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI, dalam rangka fungsi pengawasan ke Provinsi Sumbar terkait inflasi daerah, di Pangeran Beach Hotel, Padang, Jumat (9/9/2022).
Terkait pupuk diakui gubernur terjadi kendala akibat dari perang Rusia - Ukraina yang menyebabkan salah satu komponen impornya terhambat sehingga berdampak pada lambatnya distribusi pupuk kepada petani. Meski begitu, gubernur mengatakan Pemprov Sumbar mendorong para peternak untuk mengolah pupuk organik.
Upaya lainnya lanjut gubernur adalah dengan optimalisasi kelompok wanita tani (KWT) serta menggelar pameran. Salah satunya yang terdekat adalah pameran terbesar "Sumbar Malagak" pada 29 September mendatang.
Baca juga: Bupati Solok Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Data Akurat
"Mudah-mudahan dengan kehadiran Komisi XI hari ini ke Sumbar akan menambah semangat kami dan juga memberikan masukan berharga untuk terus menekan inflasi di Provinsi Sumbar," ujar gubernur.
Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Kacaribu. Menurutnya, dengan tingkat inflasi Sumbar saat ini mencapai 8,01 persen, diperlukan perhatian stakeholder terkait, dan koordinasi yang baik diantara TPKAD serta TPID.
"Kami juga terus berperan aktif menjaga stabilitas melalui optimalisasi distribusi. Mohon support dari Komisi XI," kata Febrio.
Turut hadir mendampingi gubernur, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar Jambi, Retno Sri Sulistyani, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar.
Baca juga: Ekonomi Dharmasraya 2025 Meningkat Pesat, Mayoritas Indikator Melebihi Rata-rata Provinsi
Wakil Ketua Komisi XI, Drs.Fathan, yang memimpin jalannya diskusi usai pemaparan Pemprov Sumbar maupun Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, menyebut bahwa kehadiran Komisi XI ke Sumbar untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi inflasi di Sumbar.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi
- Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui LKPJ Wali Kota 2025
- Evi Yandri Rajo Budiman Dukung Program PJKIP Kota Padang, Siap Perjuangkan di APBD
- Penguatan Peran Tim Ahli Jadi Kunci Optimalkan Kinerja DPRD Sumbar






