Sejumlah Fraksi di DPRD Sumbar Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD 2023
Fraksi PPP -- Nasdem katakan, saat ini terjadi kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan yang lebih memberatkan masyarakat sekarang adalah tingkah laku Distributor pupuk terhadap kios pengecer yang diharuskan mengambil pupuk non subsidi yang akan dijual kepada kelompok/masyarakat berekonomi rendah.
"Untuk itu Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Gubernur atau dinas terkait agar distributor pupuk ini tidak menjual pupuk non subsidi kepada kios pengecer/kelompok tani disaat ekonomi masyarakat sedang tidak stabil, mohon tanggapan dan penjelasannya," kata jubirnya.
Terakhir fraksi PDI P -- PKB menyorot mengenai Pendapatan Daerah, yang masih ditopang oleh pendapat asli daerah sektor pajak yang sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, sementara didalam nota keuangan tentang permasalahan utama pendapatan daerah disebutkan upaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah semakin sulit dikarena daya beli masyarakat terutama untuk membeli kendaraan baru."Kami fraksi PDI P -- PKB mohon penjelasan gubernur akan hal ini dan apa jalan keluarnya," kata jubir fraksi PDI P -- PKB. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi
- Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui LKPJ Wali Kota 2025
- Evi Yandri Rajo Budiman Dukung Program PJKIP Kota Padang, Siap Perjuangkan di APBD
- Penguatan Peran Tim Ahli Jadi Kunci Optimalkan Kinerja DPRD Sumbar
