Antisipasi Dampak Erupsi Gunung Marapi, Gubernur Sumbar Minta Instansi Terkait Lakukan Analisa dan Kolaborasi.

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah minta instansi terkait berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan analisa dan kajian terhadap perkembangan erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang terjadi beberapa hari ini.

"Untuk meminimalisir kerugian, kita minta pihak terkait melakukan analisa dan memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan aktivitas Gunung Marapi yang erupsi saat ini," harap Mahyeldi, usai menghadiri HUT ke-3 Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Jumat (13/1/2023) di Padang.

Mahyeldi mengatakan, erupsi Gunung Marapi menjadi keprihatinannya. Jangan sampai erupsi menimbulkan korban jiwa. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan bencana ini, ada Undang-Uandang (UU) yang mengaturnya. Terutama terkait kewenangan. Mana yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota.

"Ketika pemerintah kabupaten kota membutuhkan dukungan dalam penanganannya, silahkan sampaikan kepada Pemprov Sumbar apa yang menjadi kebutuhan melalui koordinasi BPBD kabupaten kota dan Provinsi Sumbar," tegasnya.

Baca juga: Peninjauan Sekolah Rakyat Menjadi Kegiatan Pertama Wapres Gibran Saat Kunker ke Sumbar

Terkait penanganan dampak erupsi Gunung Marapi terhadap masyarakat, Secara umum pola dan langkahnya sudah tertuang jelas dalam program unggulan (Progul) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026 yaitu mengembangkan kabupaten kota tangguh bencana berbasis komunitas dan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tinggal mempedomani.

Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Sumbar agar segera mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi permasalahan sosial, ajak kabupaten kota untuk tangguh bencana berbasis komunitas dan masyarakat, semua harus bergerak secara sinergi.

"Bantuan keperluan harian harus disiapkan untuk masyarakat yang terdampak, peran dari komunitas dan masyarakat harus dioptimalkan dalam sosialisasi siaga bencana, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat," terangnya.

Mahyeldi menilai langkah antisipasi yang dilakukan Pemkab Agam terhadap bencana erupsi ini cukup baik. Di mana Pemkab Agam melarang aktivitas kemah di gunung ini melalui Satpol PP dan Pihak kepolisian. Langkah ini untuk menghindari dampak dan bahaya erupsi yang akan terjadi terhadap masyarakat.

Baca juga: Pemprov Sumbar Dukung Penetapan Status Geopark Sianok-Maninjau dan Silokek di UNESCO

"Pemkab Agam sudah bagus dalam pencegahan, mereka telah melakukan beberapa langkah untuk antisipasi adanya korban," terangnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews