RDP dengan BUMN Ultra Mikro, Nevi Zuairina Rentenir di Brantas

JAKARTA, binews.id — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VI Dengan BUMN Ultra Mikro yang terdiri dari Dirut BRI, Dirut Pegadaian, Dirut PNM, menyampaikan agar Perusahaan pemerintah yang berfokus pada penguatan usaha mikro dapat mendorong binaannya meningkatkan skala usaha.

Legislator asal Sumatera Barat II ini berharap Holding BUMN Ultra Mikro lebih agresif dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan upaya mendukung tumbuh kembang usaha ultra mikro. Hal tersebut disampaikannya mengingat perlunya stimulus bagi usaha ultra mikro agar bisa 'naik kelas'.

"Kami mengharap BRI, Pegadaian, PNM semakin agresif lagi dalam menjalankan program-program untuk menumbuh dan mengembangkan usaha sektor ultra mikro, mengingat sektor ultra mikro dengan skala usaha lebih kecil dibandingkan dengan skala sektor mikro. Mereka perlu diberikan stimulus untuk dapat naik kelas," ujar Nevi Zuairina dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta

Nevi menerangkan, Pada tahun 2021, pemerintah resmi membentuk Holding BUMN Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dengan BRI sebagai induk holding.

Baca juga: Tahapan Presentasi Monev KI Sumbar Berjalan Sukses

Sebelumnya, kepada Direktur Utama BRI, Direktur Utama Pegadaian dan Direktur Utama PMN, politisi PKS ini sempat menanyakan sinergi holding dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Menurut Nevi Zuairina, sinergi ini menjadi penting karena pangsa pasar Holding Ultra Mikro adalah termasuk UMKM dan Kemenkop UMKM merupakan lembaga yang secara khusus didirikan untuk menangani UMKM di Indonesia

"Bagaimana Sinergi Holding Ultra mikro dengan Kementerian Koperasi UMKM? Seperti apa pencapaiannya? Ini penting karena ini kementerian yang sudah dibentuk oleh Presiden untuk mengurus UMKM sebagai tupoksinya," katanya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyoroti jumlah pendamping dalam program Mekar yang digagas oleh PMN. Disampaikannya, pendamping atau account officer memiliki peran yang tinggi dalam mengedukasi nasabah sehingga mereka dapat melakukan pembayaran secara teratur bahkan meningkatkan nilai pinjaman. Ia pun mendorong agar PMN memastikan jumlah pendamping ini sebanding dengan kebutuhan para nasabah.

"Mengenai Mekar, apakah jumlah pendamping sudah proporsional dengan jumlah nasabah Mekar yang terus meningkat?," tanya Politisi PKS ini.

Baca juga: Hari Ini, Enam Atlet Sambo Sumbar Siap Berlaga di PON Beladiri II Kudus

Lalu ia melanjutkan "Kalau saya dengar di lapangan sebetulnya pencapaian luar biasa yang tadinya hanya pinjam Rp1 juta lama-lama jadi pinjam Rp 5 juta karena ada pendamping. Account officer itu yang mengedukasi mereka para pelaku UMKM sehingga mereka bisa membayar dengan tertib. Nah ini dikembangkan lebih ke depan karena ini program yang lebih membumi," ungkap Nevi Zuairina

Penulis: Imel
Editor: BiNews