Sumbar-DIY Tonggak Penting Pertahankan Kedaulatan RI

YOGYAKARTA, binews.id -- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), mengadakan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 2023, 1 Maret kemarin.

Diketahui, peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilatarbelakangi peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yang merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting maknanya bagi eksistensi dan penegakan kedaulatan negara, yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar Syaifullah didampingi Kepala Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat Fadhli Junaidi mengatakan, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 lalu.

Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tersebut belakangan menimbulkan polemik di ruang publik. Namun demikian penetapan tersebut bertujuan untuk mengenang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan respons terhadap Agresi Militer Belanda II atas pendudukan Ibu kota RI di Yogyakarta yang tak lepas dari peran Sri Sultan HB IX dan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Agresi Militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19-20 Desember 1948. Operasi Gagak atau pada bahasa Belanda disebut dengan Operatie Kraai ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia.

Syaifullah memaparkan, serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Serangan yang dilakukan Belanda ini bertujuan untuk kembali mengambil alih negara ini dari bangsa Indonesia. Namun nyatanya serangan dan rencana yang dijalankan oleh Belanda ini tidak benar-benar terwujud karena semua elemen bangsa ini telah mempersiapkan diri untuk tetap mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

Sebelum penetapan Hari Kedaulatan Negara, sejak tahun 2006 telah ditetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, hal tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

"Latar belakang ditetapkannya 19 Desember sebagai Hari Bela Negara adalah peristiwa terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka bela negara," ungkap Syaifullah.

Seperti yang telah tercatat dalam berbagai literatur sejarah bahwa PDRI dideklarasikan di Sumatera Barat, sehingga Sumatera Barat memiliki keterikatan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Seperti yang dituliskan dalam judul di atas, Bangka Belitung juga menjadi salah satu daerah bersejarah dalam rangkaian sejarah pertahanan kedaulatan ini. Peran Bangka Belitung adalah sebagai saksi sejarah pengasingan para Pemimpin Bangsa ini oleh Belanda. Dalam banyak catatan historis disebutkan bahwa Dua tokoh pendiri negeri yaitu Soekarno Hatta diasingkan ke Muntok, Kabupaten Bangka Barat, setelah agresi militer Belanda pada 1949.

Hatta didatangkan ke Bangka pada 22 Desember 1948, sedangkan Soekarno 2 bulan setelahnya yakni pada Februari 1949. Keduanya menempati lokasi yang berbeda, Hatta berada di sebuah wisma di atas Bukit Menumbing sedang Soekarno di Kota Muntok. Pada mulanya, Hatta bersama Pringgodigdo, MR. Assat & Soerjadarma ditempatkan dalam penjara di tengah ruangan dengan ukuran 4x6.

Penulis: Imel
Editor: BiNews