Pemkab Solok Koordinasi ke Ombudsman Sumbar untuk Bidik 10 Besar Nasional Pelayanan Publik
Dari empat penilaian Ombudsman tahun 2022 lalu nilai tanggapan laporan masyarakat masih rendah. Kemudian ia katakan, setelah menjadi yang terbaik di Sumatera Barat dengan nilai tertinggi di tahun 2022 lalu sesuai keinginan Bupati.
"Kita ingin masuk 10 nasional. Untuk itu kita meminta saran dan masukan dari Kepala Ombudsman tentang apa yang harus kami lakukan agar masuk 10 nasional tersebut," katanya.
Masukan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar untuk Kabupaten Solok agar masuk 10 Nasional. "Dengan penilaian ini kita berharap dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Lakukan reformasi birokrasi dengan terus berinovasi agar pelayanan semakin membaik. Perbaikan sarana prasarana khususnya disabilitas perlu kita akomodir sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang tidak kalah penting kepatuhan pelayanan publik pada UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga perlu dipahami dan pedomani bersama.
"Kita juga mengapresiasi Kabupaten Solok telah mempelopori SP4N LAPOR sebagai layanan lapor digital. Membuat peta akses pelayanan publik kepada masyarakat apakah mudah atau sulit layanan publik yang kita berikan kepada masyarakat perlu segera dibuat, dan untuk peta akses ini seluruh OPD harus memilikinya," tutupnya. (Mak itam)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Wabup Solok Lakukan Silaturahim ke ATR/BPN, Bahas Pelayanan dan Permasalahan Pertanahan
- Wabup Solok Pimpin Aksi Bersih-Bersih Sampah di Bukit Sundi Peringati HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025
- Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Wabup Solok Hadiri Acara Makan Sadaun Suku Koto di Nagari Koto Sani
- Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Kunjungi Lima Bersaudara di Nagari Selayo








