Pemkab Solok Koordinasi ke Ombudsman Sumbar untuk Bidik 10 Besar Nasional Pelayanan Publik

Dari empat penilaian Ombudsman tahun 2022 lalu nilai tanggapan laporan masyarakat masih rendah. Kemudian ia katakan, setelah menjadi yang terbaik di Sumatera Barat dengan nilai tertinggi di tahun 2022 lalu sesuai keinginan Bupati.
"Kita ingin masuk 10 nasional. Untuk itu kita meminta saran dan masukan dari Kepala Ombudsman tentang apa yang harus kami lakukan agar masuk 10 nasional tersebut," katanya.
Masukan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar untuk Kabupaten Solok agar masuk 10 Nasional. "Dengan penilaian ini kita berharap dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Lakukan reformasi birokrasi dengan terus berinovasi agar pelayanan semakin membaik. Perbaikan sarana prasarana khususnya disabilitas perlu kita akomodir sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang tidak kalah penting kepatuhan pelayanan publik pada UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga perlu dipahami dan pedomani bersama.
"Kita juga mengapresiasi Kabupaten Solok telah mempelopori SP4N LAPOR sebagai layanan lapor digital. Membuat peta akses pelayanan publik kepada masyarakat apakah mudah atau sulit layanan publik yang kita berikan kepada masyarakat perlu segera dibuat, dan untuk peta akses ini seluruh OPD harus memilikinya," tutupnya. (Mak itam)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pemkab Solok Dorong Penyelamatan Ekosistem dan Ikan Bilih di Danau Singkarak
- Pemkab Solok Dorong Pengembangan Pertanian Terpadu, Ulu Rimbo Paninggahan Jadi Fokus Pengembangan Kopi**
- *Bupati Solok Hadiri HUT IKM di Jakarta, Ajak Perantau Minang Bersinergi Bangun Daerah
- Aktif dalam Program GENTING, PT Semen Padang Raih Penghargaan dari Pemkab Solok
- Bupati Solok Kunjungi Lapas Kelas IIB Solok, Tinjau Program Pembinaan Warga Binaan