DPRD Sumut Kunjungi DPRD Sumbar, Suwirpen Suib Sebut Banyak Tantangan Dihadapi Pansus LKPJ

PADANG, binews.id -- Ketersediaan waktu yang cukup akan lebih mengoptimalkan kinerja panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD demi melahirkan rekomendasi strategis bagi penyelanggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.
Hal tersebut menjadi fokus pembahasan saat Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), studi banding ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (20/5/2023).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumbar Desrio Putra saat menyambut kedatangan Pansus LKPJ DPRD Sumut mengatakan, menurut Permendagri Nomor 18 tahun 2020, semenjak LKPJ Kepala Daerah di sampaikan kepada DPRD Pansus memiliki waktu 30 hari untuk membahas hingga mengeluarkan rekomendasi, jika lewat tidak ada rekomendasi.
"Hal ini menjadi perhatian untuk semua Pansus LKPJ, karena mempengaruhi optimalisasi kinerja, apalagi yang akan dikritisi itu adalah capaian-capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, pansus harus melahirkan rekomendasi untuk perbaikan dengan waktu yang singkat, itu merupakan hal cukup berat," katanya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evy Yandri Bagikan Hadiah pada Peringatan HPSN 2025 di Pantai Air Manis
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, Pansus LKPJ memang banyak tantangan nya selain keterbatasan waktu, namun rekomendasi yang dihasilkan sering tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah, padahal disusun nya sudah bagus, kadang tidak ada artinya oleh pemerintah daerah.
"Hal ini akan menjadi bahan evaluasi oleh DPRD yang juga unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kadang rekomendasi yang dihasilkan terus berulang disampaikan DPRD namun pemerintahan daerah tidak melaksanakannya," katanya.
Kisi-kisi tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi, waktu pelaksanaan yang dinilai cukup pendek dan masalah utama yang di hadapi dan solusi pemecahannya. (bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan