Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Dihadiri Bupati Rusma Yul Anwar

PESISIR SELATAN,binews.id --Bupati Pesisir Selatan Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd menghadiri Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) terbaik di Tingkat Provinsi Sumatera bertempat di Aula Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Tunu Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Rabu (23/8).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat dan Tim Penilai dari masing-masing perangkat daerah tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimca Ranah Pesisir, wali nagari beserta jajaran.

Selanjutnya juga hadir, tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, penghulu adat, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang , nan mudo paga nagari se-Kecamatan Ranah Pesisir terutama Nagari Sungai Tunu Timur dan para undangan.

Bupati Rusma Yul Anwar dalam sambutannya mengatakan, Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) terbaik tingkat provinsi ini diharapkan dapat memicu dalam semangat kembali ke nagari secara positif menurut "Alua Jo Patuik" dalam rangka penguatan peranan kelembagaan adat untuk melestarikan nilai-nilai budaya adat dalam kehidupan sehari-hari , yang mana nantinya melahirkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Baca juga: UNP Gandeng Pemkab Pasaman, Kirim 82 Mahasiswa KKL untuk Pengembangan Literasi Digital di Nagari

Dikatakan lebih lanjut, kekuatan nilai-nilai yang sudah ada di nagari tetap dipertahankan, karena pembangunan yang dilaksanakan saat ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dan angku-angku ninik mamak pemangku adat dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

"Tanpa adanya dukungan tersebut mustahil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa berbuat banyak dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang telah direncanakan," katanya.

Bupati juga menambahkan, selama kepemimpinannya belum sepenuhnya aspek pembangunan berjalan secara optimal. Hal itu dikarenakan kondisi wilayah yang luas dan ditambah lagi dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga belum semua kegiatan yang dapat tersentuh.(bi/rel)

Baca juga: Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Penulis: Imel
Editor: BiNews