Ketua PJKIP Sumbar Almunadzir: Junalis Bertugas Membumikan Keterbukaan Informasi Publik

TANAH DATAR, binews.id -- Jurnalis bertugas membumikan keterbukaan Informasi Publik (KIP) di badan publik, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka, guna memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi. Ini sejalan dengan Undang-Undang Pers yang mengamanahkan pers nasional memiliki peran penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Hal itu dikatakan Ketua Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Almudazir, dalam menyampaikan materi hari kedua workshop Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Bersama Mengawal Sumatera Barat Informatif", di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Senin (18/12/2023).

"Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan Negara, maka semakin kecil terjadinya potensi korupsi serta penyalahgunaan wewenang," sebutnya.

Dijelaskan Almudazir, berdasarkan pada UU No. 40 Tahun 1999, tentang Pers, selain pers nasional melaksanakan peranannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, pers nasional juga bertugas menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghormati kebhinekaan.

Baca juga: DPRD OKU Selatan Jajaki Kerja Sama dan Pertukaran Informasi dengan Pemkab Solok

Kemudian, pers juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan

memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari itu semua, disampaikan, terlihat begitu pentingnya penyampaian informasi, terutama informasi publik. "Saat baru lahir UU Keterbukaan Informasi, banyak yang takut akan keterbukaan informasi ini. Bisa dilihat dari peserta monev di masa-masa awal yang sedikit. Kenapa? Karena banyak yang takut akan keterbukaan. Bisa jadi ada sesuatu yang disembunyikan," tegas Almudazir.

Padahal, dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa mengakses banyak hal, termasuk pemberantasan korupsi. Secara ekstrem, Almudazir mencontohkan, peran jurnalis bahkan bisa lebih kuat dari peran Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam mengawal pemberantasan korupsi melalui keterbukaan informasi publik.

Baca juga: 128 Badan Publik Ikuti Tahapan Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

"Lembaga besar, ketuanya saja bisa jadi tersangka. Ini sangat luar biasa. Dan ini berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews