Bawaslu Sijunjung Sumbar Beri Pelatihan Ratusam Saksi Pemilu 2024

Kamis, 08 Februari 2024, 13:42 WIB | Politik | Kab. Sijunjung

SIJUNJUNG, binews.id -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) memberikan pelatihan mengenai mekanisme, tugas dan kewajiban saksi peserta pemilu 2024 yang akan bertugas saat hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Kegiatan tersebut diawali dengan Laporan Panitia/BPP Bawaslu Sijunjung, Dewi Lusianita, SE.MM (Sekretaris Bawaslu-red) diwakili Nurmisbah, S.Pd, M.Si. Ia menyebutkan, dasar pelatihan saksi peserta pemilu tersebut sesuai dari amanah dari Pasal 351 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Pelatihan saksi itu sendiri dibuka Ketua Bawaslu Sijunjung, Gusni Fajri, diwakili Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Agus Hutrial Tatul.

Disebutkannya, pelatihan saksi tersebut dihadiri oleh 316 peserta yang terdiri dari saksi partai peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi DPD saksi Presiden dan Wakil presiden, semua tingkat kecamatan pak. "Dan ada juga pihak-pihak terkait seperti, kesbangpol, kepolisian, KIPP, media dan internal bawaslu,"sebut Gusni Fajri secara terpisah.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Agus Hutrial Tatul, menyebutkan, dalam pelatihan diberikan tentang antisipasi kecurangan, pelanggaran yang sering terjadi, hingga bagaimana cara pelaporan jika terjadi kecurangan.

Pelatihan itu dilaksanakan pada Rabu (7/2/2024) di Gedung Pancasila Muaro Sijunjung. "Saya mengimbau agar setiap pelatihan yang diberikan kepada perwakilan dapat diteruskan kepada seksi di internal partai masing-masing," ungkap komisioner Bawaslu itu, Rabu (7/2/2024).

Ditambahkannya, pelatihan tersebut sangat penting bagi saksi pemilu sebagai bekal, baik sebelum hari pemungutan hingga pada saat pelaksanaan.

"Sebagai saksi kita harus bisa memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) kita masing-masing, jadi jangan hanya hari H saja. Contoh, kita juga bisa mengawasi tempat pemungutan suara (TPS), apakah sudah memenuhi standar, kritis untuk akses jika ada yang disabilitas," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Agus Hutrial Tatul.

"Penting sekali kegiatan ini untuk saksi. Contohnya kita harus tahu, tentang DPT di TPS yang akan kita awasi, kemudian tentang surat suara yang berhak didapatkan oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), bahkan Daftar Pemilih Khusus (DPK)," jelasnya.

Halaman:

1 2 Selanjutnya